oleh

Zainal Umbar Keadilan Demi Paruhum, Korbannya Silahkan Lapor!

SIANTAR | GN

Direktur Teknik Perumda Tirtauli Kota Siantar, Paruhum Nali Siregar, dipastikan bebas dari sanksi pemberhentian sementara sesuai keputusan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD Siantar.

Ketua Dewan Pengawas (Dewas) Perumda Tirtauli Kota Siantar, Zainal Siahaan, memastikan hal itu demi alasan keadilan bagi Paruhum Nali Siregar. Ada pun korbannya yang menderita kerugian diakibatkan oleh perbuatan Paruhum, Zainal Siahaan mempersilahkannya lapor ke penegak hukum.

“Bukan dalam rangka mempertahankan beliau (Paruhum) dari jabatan Dirtek. Tapi Dewan Pengawas harus jernih melihat persoalan ini sesuai dengan kondisi dan fakta beliau. Karena ini menyangkut kehidupan beliau. Dan kita Dewas harus berlaku adil dalam menempatkan permasalahan. Kita hormati Komisi II DPRD, tetapi kita juga harus menyampaikan hasil cek dan konfirmasi sesuai fakta yg ada…Tks,” tulis Zainal dalam pesan singkatnya yang diterima wartawan, Kamis (21/01/2021) sore.

Saat ditanyakan lagi bagaimana dengan korban Paruhum Siregar yang justru tak merasakan keadilan, secara gamblang Zainal pun menjawab. “Kami berharap masalah itu agar segera diselesaikan, dan beliau (Paruhum) menyatakan sebahagian sdh selesai. Kami menganggap ini persoalan pribadi beliau, dan kalau ada yg merasa dirugikan agar kiranya melapor pada pihak berwajib.”

Terakhir, Zainal memastikan, pihaknya sudah menyampaikan pemberitahuan kepada Wali Kota Siantar Hefriansyah Noor, terkait langkah Dewan Pengawas yang turun ke lapangan menyikapi persoalan Paruhum Siregar.

Soal Paruhum jarang ngantor, Zainal pun memastikan hal itu lantaran yang bersangkutan terjangkit virus Covid-19 hingga harus menjalani perawatan.

Sekadar diketahui, sebelumnya Dirtek PDAM Tirtauli Kota Siantar Paruhum Nali Siregar, dilaporkan ke Wali Kota Siantar karena diduga memungut uang puluhan juta rupiah dengan iming-iiming dimasukkan pegawai di Perumda Tirtauli Kota Siantar.

Laporan dari Garda NKRI itu juga disampaikan ke DPRD Siantar yang kemudian menggelar RDP di Komisi II. Hasilnya, RDP memutuskan Paruhum Siregat direkomendasi untuk diberhentikan sementara dari jabatannya. Namun ternyata, Dewan Pengawas ogah mengusulkan pemberhentian Paruhum tersebut. (Ung)

.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BACA JUGA