oleh

Sarat Pelanggaran AD/ART, Pengcab Taekwondo Simalungun Desak Musorkab Ditunda

SIMALUNGUN – GN

Rencana gelar Musyawarah olah raga kabupaten komite olah raga nasional Indonesia (Musorkab Koni) Simalungun, Rabu (29/07/2020) mendatang, harus dibatalkan.

Hal ini disampaikan langsung oleh Elkananda Shah selaku ketua Taekwondo Kabupaten Simalungun saat dikonfirmasi di kediamannya, Senin (27/07/2020) siang.

“Dalam rencana pelaksanaan musorkab tersebut pihak kami melihat beberapa kejanggalan serta pelanggaran Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga KONI. Maka kami memandang pelaksanaan tersebut terkesan dipaksakan,” ujar Elkananda.

Sebagai organisasi olah raga besar, masih Elkananda mengemukakan, KONI seharusnya mengikuti semua peraturan sesuai AD/ART KONI yang berlaku. Jangan ada yang dilanggar karena jika terbukti adanya pelanggaran nantinya, sangat berpotensi akan dibawakan ke ranah hukum.

Dirinya pun meminta kepada seluruh pengurus cabang agar satu suara mendesak penundaan serta pembatalan kegiatan musorkab tersebut.

“Untuk itu saya sekali lagi meminta kepada seluruh pengurus cabang Kabupaten Simalungun untuk mendesak penundaan atas kegiatan tersebut karena terkesan gegabah dan rawan pelanggaran,” tegas Nanda.

Terpisah, Sabar sirait selaku wakil sekretaris pengurus cabang Taekwondo Simalungun, menjelaskan hal yang sama.

Ketua KONI Provinsi Sumatera Utara harus menunda dan membatalkan musorkab yang akan dilaksanakan Rabu 29 Juli 2020. Karena sarat dengan pelanggaran peraturan yang ada dalam AD ART KONI. “Dan pasti akan kita laporkan ke penegak hukum dan kita gugat ke Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI),” ucap Sabar.

Pria ini pun memaparkan beberapa peraturan yang dilanggar oleh panitia pelaksana musorkab tersebut.

Ada beberapa poin yang dilanggar dalam pelaksanaan kegiatan itu, di antaranya

1) Pasal 35 ayat 3 butir a2. Bahwa setiap anggota berhak mengirimkan 3 orang utusan untuk musorkab atau musorkot

2) Pasal 35 ayat 3 butir b1 tentang tempat dan pemberitahuan yang harusnya diberitahukan kesetiap anggota sekurang-kurangnya 14 hari kalender sebelum musorkab itu diselenggarakan. “Nah, ini undangan baru disampaikan 3 hari sebelum hari H. Kesannya sangat terburu-buru. Ada apa?,” ulas Sabar lagi.

Sementara pelanggaran ke tiga, tertuang pada Pasal 35 ayat 3 butir b2, tentang Bahan-bahan tertulis yang akan dibahas dan diputuskan di musorkab. Wajib dikirimkan kepada setiap peserta musorkab sekurang kurangnya 7 hari kalender sebelum musorkab di selenggarakan.

“Faktanya sampai sekarang kami belum menerima itu,” jelas Sabar panjang lebar.

Selain itu, kegiatan yang akan dilaksanakan di Simalungun City Hotel Pematang Raya Kabupaten Simalungun, tersebut harus ditunda menurut Sabar, tak lain karena Kabupaten Simalungun masih berstatus Zona merah.

“Satu orangpun sangat berpotensi untuk menjadi penyebar virus corona. Simalungun masih berstatus zona merah maka akan sangat berbahaya jika itu tetap dipaksa untuk dilaksanakan,” tutup Sabar. (Rel)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BACA JUGA