oleh

Kantor DPRD Siantar Disegel

SIANTAT – ST

Gelombang aksi massa pecah demi menolak RUU Omnibus Law. Kantor DPRD Kota Siantar bahkan sempat disegel.

Massa merangsek ke areal pekarangan kantor DPRD Kota Siantar, dimulai sejak Kamis (16/07/2020) pagi. Kelompok Cipayung yang terdiri dari Perhimpunan Mahasiswa Katholik Republik Indonesia (PMKRI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) kemudian berorasi di depan pintu utama kantor wakil rakyat itu.

Massa mengutarakan penolakan secara keras melalui DPRD Siantar, agar DPR RI yang saat itu hendak mengesahkan RUU Omnibus Law di gedung bundar Jakarta, segera dibatalkan.

“Kita berharap dengan dilangsungkannya aksi ini, RUU Omnibus Law yang berdampak buruk bagi masyarakat dan dinilai tergesa-gesa harus dibatalkan. Harus dikaji ulang dan seharusnya melibatkan elemen masyarakat baik akademisi, buruh atau bahkan mahasiswa atau pemuda,” kata May Luther Dewanto Sinaga, Ketua GMKI Siantar -Simalungun.

“Dengan disahkannya RUU Omnibus Law, maka ini akan menjadi hal buruk bagi masyarakat terutama kaum buruh, petani, serta masyarakat menengah kebawah yang akan mencoreng nilai-nilai keberadaban pada Pancasila bagi masyarakat pada umumnya,” tambah Luther lagi.

“Tentunya RUU Omnibus Law ketika disahkan sangat berdampak buruk terhadap kesejahteraan masyarakat, maka agar tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat, jelas kita menolak RUU tersebut dan terkhusus kepada DPRD Kota Siantar, kita berharap agar satu suara dengan kita dalam menyuarakan penolakan RUU Omnibus Law yang tidak pro terhadap rakyat,” tutur ketua PMKRI Siantar, Liharman Sipayung menimpali.

Lambannya perwakilan dewan menerima para pengunjukrasa saat itu, membuat kantor wakil rakyat sempat disegel massa.
“DPRD Kota Siantar kurang memahami tupoksi dari seorang anggota dewan yang katanya wakil rakyat. Tidak ada salahnya menjumpai dan berdiskusi dengan massa aksi selaku wakil rakyat,” ucap Chotibul Umam Sirait pula, selaku mandataris PMII Kota Siantar.

“Kekecewaan semakin jelas seteleah massa aksi diterima oleh anggota DPRD. Adanya dialog antara DPRD dan Massa aksi dikarenakan anggota dewan yang terhormat semacam tidak memahami apa yang menjadi substansi dari tuntutan Demonstran. Mereka mengatakan akan membahas dirapat dewan terkait ketimpangan yg ada di pasal-pasal RUU Omnibus Law. Sudah jelas problem ini akan diparipurnakan hari ini. Jadi tidak ada waktu lagi untuk membahas. Yang kita butuhkan saat ini adalah sikap yang konkret untuk menolak RUU ini. Jika wakil rakyat memang ada untuk rakyat serta pro terhadap rakyat seharusnya tidak perlu adanya pertimbangan untuk menolak RUU Omnibus Law,” kesal aktivis HMI Fajar Pratama.

Aksi massa memuncak dengan memaksa menerobos masuk ke dalam gedung dewan setelah berdebat dengan aparat keamanan.

Adapun poin-poin tuntutan massa ketika itu; Meminta DPRD Kota Siantar mengambil sikap perihal RUU Omnibus Law. Meminta pengkajian/pembahasan ulang RUU Omnibus Law dengan terbuka melibatkan berbagai kalangan. Meminta penundaan pengesahan RUU Omnibus Law menjadi Undang-Undang dan fokus menangani persoalan pandemi.

“Beberapa poin tuntutan yang kami sepakati untuk disuarakan, kami juga mendesak sekiranya aspirasi ini cepat diproses sebagai wujud perlawanan terhadap RUU Omnibus Law dan wujud pembelaan terhadap kaum buruh, petani dan masyarakat Indonesia pada umumnya, rakyat dipertaruhkan ketika poin tuntutan aksi tidak cepat direalisasikan,” tambah Fauzan Hasibuan selaku Ketua umum IMM Kota Siantar.

“Saat ini sistem pemerintahan sedang tidak baik-baik saja, di tengah semakin meningkatnya penyebaran virus Covid-19 di Indonesia, pemerintah dan DPR-RI terkesan memaksakan pembahasan RUU Omnibus Law. Ini melanggar semangat cita-cita para founding father dan mother republik ini. Yakni masyarakat adil dan makmur dan masyarakat yg makmur dalam keadilan. RUU yang tidak pro terhadap rakyat, menguntungkan beberapa elitis baik itu oligarki maupun pemerintah bahkan sampai tercorengnya hak-hak buruh terkhus kaum buruh perempuan, petani, rakyat miskin dan lain-lain. Seyogianya pemerintah mewujudkan masyarakat yang berdaulat adil dan makmur sesuai dengan amanat UUD 1945. Ini menjadi perhatian kita bersama bukan hanya elemen mahasiswa dan buruh tetapi seluruh elemen masyarakat baik tokoh agama dan akademisi,” tutup Samuel Tampubolon selaku ketua GMNI Siantar.

Beberapa jam kemudian, massa akhirnya diterima oleh dewan dan sepakat meneken pernyataan sikap untuk sama-sama menolak RUU Omnibus Law. (Red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BACA JUGA