oleh

JR Saragih dapat Poin 13 Ditambah Bonus 4 dugaan “Patgulipat”

MEDAN | GN

Massa mengatasnamakan Gerakan Peduli Simalungun (GPS) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Poldasu, Kejatisu dan Kantor DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumut, Jumat (19/06/2020) pagi.

Tidak hanya menyampaikan pendapat di muka umum, massa yang dipimpim oleh Andry Ch Saragih selaku koordinator, serta Anthony Damanik sebagai sekretaris, turut menyerahkan laporan secara resmi atas 13 dugaan korupsi Bupati Simalungun JR Saragih. Ditambah, 4 kategori refrensi “Patgulipat” memperbanyak asset pribadi.

Laporan disampaikan di Poldasu dengan tujuan Kapolri. Sementara aduan kedua ditujukan kepada Kejagung dan diserahkan melalui Kejatisu. Selesai menyampaikan hajatnya, massa kemudian merangsek ke kantor DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumut.

Di sini, perwakilan massa menyerahkan lampiran laporan dugaan korupsi sang bupati, berikut permohonan yang ditujukan kepada DPP PDI Perjuangan.

Permohonan itu meminta agar DPP PDI Perjuangan, tidak mengeluarkan rekomendasi kepada Anton Saragih dalam perhelatan Pilkada Desember 2020 mendatang. Pasalnya, Anton Saragih merupakan abang kandung JR Saragih.

Adapun laporan GPS tentang dugaan korupsi Bupati Simalungun JR Saragih, terhitung sejak memimpin Kabupaten Simalungun tahun 2010 sampai tahun 2020, adalah sebagai berikut :

1) Dugaan korupsi mark up pengadaan lahan kantor dan rumah dinas Bupati Simalungun tahun 2011 dan Pembangunan Kantor dan Rumah Dinas Bupati Simalungun. Diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp30 miliar.

2) Dugaan korupsi sesuai hasil audit BPK RI Tahun Anggaran 2016 , yang menyatakan “Tidak sesuai ketentuan, Pemahalan Harga, tidak Sesuai Fakta , tidak didukung pertanggungjawaban, tidak diyakini kewajarannya dan potensi sengketa sebesar Rp571, 4 miliar.

3) Dugaan Korupsi sesuai hasil audit BPK RI Nomor : 57.C/LHP/XVIII.MDN/05/2019 tanggal 20 Mei 2019 untuk APBD Kabupaten Simlaungun TA 2018 yang menyatakan:
Penganggaran Pendapatan Tidak Rasional sebesar Rp503.853.587.029.
Realisasi Belanja Langsung Melampaui Anggaran Rp78.316.418.082.
Tidak sesuai ketentuan dan tidak diyakini kewajarannya Rp8.890.214.729

4) Dugaan korupsi sesuai hasil audit BPK RI Nomor : 45B/LHP/XVIII.MDN/05/2018, tanggal 18 Mei 2018; untuk APBD Kabupaten Simalungun TA 2017 yang menyatakan:
Anggaran Defisit dan bertentangan dengan ketentuan sebesar Rp237.063.138.627
Peng Anggaran APBD TA 2017 tidak rasional dan Tidak Didukung Dokumen yang Memadai sebesar Rp. 241.114.922.789.
Tidak sesuai ketentuan Rp. 38.534.516.775.

5) Dugaan Korupsi Pada APBD TA 2017, untuk Pembayaran Utang Beban Gaji Pegawai Sebesar Rp13.852.029.236, yang tidak dianggarkan dan menurut BPK RI “Diragukan Kewajarannya“.

6) Dugaan korupsi Anggaran bantuan dana Hibah Kepada Partuha Maujana Simalungun yang ketua Presidium nya adalah Dr.J.R. Saragih yang juga Bupati Simalungun berturut – turut sejak tahun 2012, 2013 , 2014 , 2015 dan 2016 total Rp. 6.560.000.000. ( enam miliar lima ratus enam puluh juta ).

7) Dugaan korupsi anggaran biaya makan dan rapat kepala daerah / wakil kepala daerah tahun 2014 sebesar Rp. 6.251.000.000. (enam miliar dua ratus lima puluh satu juta rupiah)

8) Dugaan korupsi bantuan beasiswa kepada siswa SD, SMP dan SMA se Kabupaten Simalungun dari PTPN 4 sebesar Rp1.500.000.000.

9) Dugaan korupsi bantuan Pemkab Simalungun kepada Panitia Pembangunan Gereja GKPS Kongsi Laita sebesar Rp12,9 miliar yang menurut hasil audit BPK RI terdapat anggaran sebesar Rp3.500.000.000. belum dipertanggung jawabkan.

10) Dugaan korupsi Anggaran Bantuan Hibah kepada pihak ke tiga Rp58 miliar, anggaran untuk HUT RI dan hari-besar Rp10 miliar.

11) Dugaan korupsi Beasiswa Tahun 2015, yang naik 74.000 %. Dari Rp23,8 juta naik jadi Rp17,6 miliar dan TA turun lagi jadi Rp1,4 miliar.

12) Dugaan korupsi dan Pungutan Liar ( Pungli ) Pengangkatan Pegawai honorer Tahun 2017 sebanyak 5000 (lima ribu ) orang , walaupun anggaran untuk belanja pegawai telah mencapai 74,3 % , sehingga menaikkan belanja pegawai honorer dari Rp33,2 miliar naik jadi Rp120 miiliar, tetapi tahun 2018 Bupati Simalungun memberhentikan 2000 orang pegawai honorer dan menurunkan gaji dari Rp2.000.000/bln jadi Rp1.000.000./ bln.

13) Dugaan Korupsi APBD Tahun Anggaran 2017 dan 2018, Anggaran Pengeloaan Keuangan dan Asset pada Dinas PPKAD dan BAPENDA Anggaran Rp44,6 miliar, namun sesuai hasil audit BPK RI TA 2017 dan 2018 adalah Disclamer.

Selain 13 item dugaan korupsi Bupati Simalungun JR Saragih, GPS juga memberikan 4 poin refrensi kepada pihak terkait untuk dijadikan bahan pertimbangan mengukuhkan keyakinan adanya dugaan korupsi tersebut. Berikut 4 poin tersebut:

1) Bahwa sejak tahun 2010 s/d 2020 Pemkab Simalungun telah menghabiskan anggaran sebesar Rp. 20,9 Triliun, namun tidak ada membawa dampak perbaikan yang signifikan kepada masyarakat Simalungun, justru berdasarkan data BPS , Kabupaten Simalungun dalam banyak hal mengalami kemunduran.

2) Bahwa saat menjadi bupati Simalungun tahun 2010 , J.R Saragih belum ada memiliki asset di Simalungun , namun setelah 9 tahun menjabat sebagai bupati Simalungun saat ini telah memiliki antara lain:

-Sekolah SMA /SMK Plus Asarama di Raya dan Seribu Dolok.
-Universitas Efarina di Kota Pematangsiantar yang sangat megah dan besar..
-Memiliki kompleks Pertokoan Griya Hapoltakan di Pamatang Raya.
-Memiliki Hotel berbintang 4 dengan nama Simalungun City Hotel di Pamatang Raya.
-Memiliki Usaha media Pertelevisian bernama Efarina TV.
-Saat ini sedang melakukan Pembangunan Universitas Efarina dan Rumah Sakit di Jalan Pdt J Wismar Saragih yang megah. Diduga berbiaya Rp50 miliar.

3) Pada saat situasi Covid-19 menghancurkan persendian ekonomi dan sangat berdampak kepada banyak usaha seperti Hotel dan Pariwisata, transportasi, Jasa Pameran dan UMKM, usaha Kuliner, Usaha Bioskop dan Konser, sektor olah raga, Mall dan Ritel, usaha elektronik, usaha otomotif, usaha tekstil, usaha bahan bakar, usaha pertanian dan banyak lainnya,
tetapi PT Efarina pada saat Pandemi Covid -19 justru melakukan pembangunan besar-besaran untuk mendirikan Universitas dan Rumah Sakit Efarina di Jalan Pdt.J.Wismar Saragih di Pematangsiantar

4) Terdapat hal yang sangat kontradiktif dan bertentangan yang dilakukan JR Saragih sebagai Bupati Simalungun dan sebagai Pemilik PT Efarina, Pemkab Simalungun mengalami kemunduran tetapi Efarina milik Bupati Simalungun mengalami kemajuan yang sangat pesat.

“Berdasarkan hal tersebut yang disampaikan di atas, dengan ini kami meminta kesungguhan bapak Kapolri dalam mengusut dugaan Korupsi Bupati Simalungun,” tutup Andry Ch. Saragih dan Anthony Damanik.

Surat laporan juga terlampir tembusan kepada Presiden RI Jokowidodo, Menkopolhukam dan Kompolnas RI. (Ung/rel)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BACA JUGA