oleh

GMNU: Hamam Soleh jangan Dikait-kaitkan dengan Status ASN Adik Kandung Wali Kota Siantar!

SIANTAR | GN

Hamam Soleh tidak bisa dikaitk-kaitkan dengan sanksi terhadap adik kandung Wali Kota Siantar Hefriansyah Noor dalam kasus sabu-sabu.

“Betul sekali sikap Hamam Soleh yang tidak merespons jika dikait-kaitkan dengan sanksi adik kandung wali kota yang sudah bebas dari penjara dalam kasus sabu-sabu itu. Karena bukan menjadi urusan Hamam Soleh terkait penjatuhan sanksi bagi ASN Pemko Siantar,” kata Ketua Generasi Muda Nahdathul Ulama (GMNU) Siantar Simalungun, Immanuddin Damanik, Jumat sore (5/06/2020) sekira pukul 16:00 WIB.

Dijelaskan Immanuddin, adik kandung Wali Kota Siantar memang berpeluang untuk diberhentikan dari ASN Pemko Siantar. Pasalnya, melakukan tindak pidana berencana dalam kasus narkoba.

“Berpotensi sekali diberhentikan dari ASN memang. Karena melakukan tindak pidana berencana dalam kasus narkoba dan dihukum satu tahun penjara. Tapi soal sanksi itu bukan menjadi tupoksi Hamam Soleh,” tukas Immanuddin.

Dipecat atau tidak dipecatnya adik kandung wali kota sambung Immanuddin, justru harus melewati prosedur yang berlaku. Sampai akhirnya keputusan usul pemberhentian sampai di tangan Wali Kota Siantar Hefriansyah Noor.

“Wali kota hanya sekadar mengusulkan saja. Pemecatan itu tetap keputusan finalnya di tangan Presiden. Tapi ya kita sudah bisa menebak, sulit sekali Wali Kota Siantar tega mengusulkan adik kandungnya untuk dipecat,” tegas Immanuddin lagi.

Perlu diketahui masih Immanuddin, sejak adik kandung Wali Kota Siantar Hefriansyah Noor tertangkap dalam kasus narkoba dan mendekam dalam penjara, Hamam Soleh hanya menjabat sebagai Kabag Humas dan kini menjabat sekretaris sekaligus Plt Bappeda Kota Siantar.

“Jadi tidak ada berkaitan dengan Hamam Soleh soal penerapan sanksi ASN terlibat narkoba. Karena Hamam Soleh tidak membidangi itu dalam tugasnya,” tutup Immanuddin sembari mengingatkan, Bonatua agar memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi Hamam Soleh untuk menjalankan tugasnya sebagai Sekretaris sekaligus Plt Kepala Bappeda Kota Siantar.

Seperti diketahui, sebelum Bonatua menyurati Presiden Jokowidodo, mengaku menyampaikan rencana itu lebih dahulu kepada Hamam Soleh lewat pesan singkat. Namun menurut Bonatua, Hamam Soleh tidak mau merespons rencana Ketua Majelis Muslimin Indonesia (MMI) Kota Siantar ini.

Bonatua menduga, ada unsur KKN mengapa tidak ada sanksi pemberhentian sementara atau pun permanen kepada adik kandung wali kota dari status kepegawaiannya.

Pemicu menyurati Presiden ini menurut Bonatua, lantaran kebijakan Dirut PDAM Tirtauli Kota Siantar, Ir Zulkifli Lubis, dalam menerapkan peraturan perusahaan yang dianggap diskriminasi bagi pelanggan yang membutuhkan air bersih.

Di mana, pasangan baru dalam program MBR, diberikan kepada pelanggan yang sudah menerima pelayanan air bersih sebelumnya. Sementara dalam lingkungan sama, ada warga yang berharap diberikan kemudahan mendapat pelayanan air bersih namun tidak dikabulkan.

Kebijakan Dirut PDAM Tirtauli ini menurut Bonatua, tidak terlepas dari Wali Kota Siantar Hefriansyah Noor, selaku owner perusahaan daerah.

“Seolah tegas sekali wali kota menerapkan peraturan di PDAM yang sebanarnya tak jelas payung hukumnya itu. Dengan berkaca dari kasus adik kandung wali kota ini, kita akan membuktikan nanti apakah wali kota komitmen menegakkan peraturan. Adiknya kita ambil sebagai sampel pembuktian,” papar Bonatua.


Hamam Soleh sendiri menurut Bonatua, harus dikait-kaitkan lantaran dianggap dekat dengan Wali Kota Siantar Hefriansyah Noor. (Ung)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BACA JUGA