oleh

KNPSI Minta Kejagung Usut Dugaan Korupsi PDAM Tirtalihou

example banner

SIMALUNGUN | GN

Sejumlah kasus penyimpangan penggunaan anggaran di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtalihou Kabupaten Simalungun, dilapor ke Jaksa Agung RI di Jakarta.

Loading...

Ketua Umum KNPSI, Jan Wiserdo Saragih, Selasa (14/01/2020) mengatakan, dalam laporan ke Jaksa Agung yang disampaikan tertulis tanggal 17 Desember 2019 juga disertakan sejumlah bukti dan petunjuk awal terkait dugaan korupsi dalam penyertaan modal di PDAM Tirtalihou Tahun Anggaran 2018 senilai Rp 3,6 miliar.

Program hibah air minum diduga merugikan keuangan negara senilai Rp1 miliar lebih, kekurangan penerimaan bagian laba sebesar Rp2,1 miliar lebih yang dari hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI dinilai tidak dapat diyakini kewajarannya.

“Dari investigasi KNPSI ada sejumlah temuan BPK RI yang tidak diyakini kewajarannya sehingga kami sampaikan laporan kepada Jaksa Agung RI untuk dilakukan pengusutan,” ujar Jan.

Jan menambahkan, di dalam pengelolaan anggaran penyertaan modal diduga direksi PDAM Tirtalihou telah merugikan keuangan negara Rp3,6 miliar lebih. Karena Pemkab Simalungun mencatat penyertaan modal hanya Rp32,5 miliar padahal seharusnya nilai penyertaan modal dari pemerintah daerah sebesar Rp36,2 miliar. Terjadi selisih Rp3,6 miliar yang patut diragukan kewajarannya.

Kemudian kekurangan penerimaan bagian laba sebesar Rp2,1 miliar lebih TA 2018, yang belum disetorkan ke kas daerah hingga pemeriksaan BPK berakhir Mei 2019. Padahal seharusnya paling lambat sudah disetorkan tanggal 31 Desember 2018.

Terkait program hibah air minum, kata Jan lagi, pada tanggal 24 Agustus 2018, pemerintah daerah menyalurkan penyertaan modal sebesar Rp6 miliar untuk pemasangan 2000 sambungan rumah (SR) namun yang dikerjakan sesuai hasil pemeriksaan BPKP Perwakilan Sumatera Utara yang dikerjakan hanya sebanyak 1.650 SR atau senilai Rp4,9 miliar lebih. Sedangkan 350 SR atau senilai Rp 1 miliar lebih tidak dikerjakan.

KNPSI menurutnya Jaksa Agung ST Burhanuddin, dapat menindaklajuti dugaan korupsi di PDAM Tirtalihou yang diduga merugikan keuangan negara sekitar Rp5,7 miliar tahun 2018.

Direktur PDAM Tirtalihou Betty R Sinaga yang dikonfirmasi, membantah keras tuduhan itu. Sebaliknya, justru menegaskan tidak ada temuan BPK di perusahaan daerah yang dipimpinnya.

“Tidak ada masalah dengan temuan BPK di PDAM Tirtalihou, semasa jabatan saya juga yang diduga ada korupsi Rp1.050.000.000, itu juga tidak betul. Karena sesuai dengan pemeriksaan BPK sudah dikembalikan ke kas daerah,” tutup Betty. (Davis Suhendra) example banner

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

TERKINI