oleh

Hefriansyah mulai Gamang soal AMJ

SIANTAR | GN-Pilkada serentak tahun 2020 membuat gamang Wali Kota Siantar Hefriansyah Noor. Bukan soal kontestasinya, melainkan akhir masa jabatan (AMJ) nya selaku Wali Kota Siantar yang terancam dimajukan.

Wali Kota Siantar Hefriansyah Noor, melalui Kabag Humas Pemko Siantar Hamam Soleh, tidak dapat menutupi kegamangan itu. Terbukti ketika ditanyakan kapan masa jabatan Wali Kota Siantar Hefriansyah Noor akan berakhir. Mengingat, Pilkada 2020 akan digelar. Hamam Soleh menjawab, masa jabatan Hefriansyah selaku Wali Kota Siantar, baru berakhir setelah dilantiknya wali kota terpilih (Hasil Pilkada tahun 2020) atau setelah berakhirnya masa jabatan, atau mengundurkan diri, atau diberhentikan. “Setelah dilantik wali kota terpilih, atau setelah berakirnya masa jabatan, atau mengundurkan diri, atau diberhentikan,” terang Hamam Soleh, Selasa (13/08/2019) kemarin.

Jawaban Hamam Soleh seperti itu, sangat terkesan gamang. Lantaran, tidak memiliki pijakan peraturan dan perundang-undangan yang spesifik. Semakin kentara lagi kegamangan itu, ketika Hamam Soleh ditanyakan soal niat untuk mengajukan class action jika adanya potensi AMJ merugikan Hefriansyah. Dengan tanpa keraguan, Hamam Soleh mengakui soal adanya rencana mengajukan class action tersebut. “Sedang dibahas,” tutup Hamam Soleh, sembari meninggalkan pesan, bahwa hingga saat ini, Hefriansyah terlihat mengalir saja dengan mengacu ketetuan yang berlaku.

Terpisah, DR Timbul Anggiat P Siahaan SE, SK, SH, LLM, mengaku prihatin dengan kegamangan wali kota. Mengacu pada peraturan perundang-undangan, Hefriansyah harusnya legowo diberhentikan lebih awal dari jabatannya selaku Wali Kota Siantar. “Legowo dong,” tegas Tax Ligilation kantor pengacara Elsa Syarif ini mengingatkan.

Timbul tidak membantah penjelasan tentang AMJ Hefriansyah oleh Hamam Soleh. Pernyataan Hamam Soleh, melekat dan mencerminkan kegamangan karena tidak memahami peraturan perundang-undangan. Justru ditegaskan Timbul, AMJ Hefriansyah secara otomatis lahir ketika Pilkada 2020 sudah dimulai. “Jadi tidak menunggu pemenang Pilkada 2020 dilantik. Masa jabatan Hefriansyah secara otomatis berakhir begitu KPUD Siantar sudah menetapkan calon wali kota dan wakil wali kota di kontestasi Pilkada 2020,” sambung lulusan Strata-2 Al-Azhar Maroko ini mengemuka.

Disinggung apakah Hefriansyah akan menerima konpensasi gaji di sisa 2 tahun masa jabatannya yang terpenggal di tengah jalan, secara tegas Timbul memastikan tidak akan terjadi. “Tidak ada konpensasi itu. Uang dari mana? Jangan berharap,” timpal Timbul.

Soal rencana wali kota akan mengajukan clasa action karena merasa dirugikan, Timbul juga menyayangkan kenaifan itu. “Ya naif sekali apabila itu ditempuh. Sama saja Hefriansyah mempermalukan diri sendiri. Sudah diterima saja. Itulah takdirnya,” urai Timbul lagi.

Logika hukum mengajukan class action  menurut Timbul, sulit mengena karena tidak pada sasaran yang tepat. “Keputusan mana yang mau diclass action? Apa SK Menteri Dalam Negeri yang mengangkat wali kota? Makin gak nyambung kalau ke situ. Karena SK Mendagri itu hanya mengaktualisasikan rekomendasi hasil sidang Paripurna DPRD Siantar, atas keputusan KPUD Siantar yang menetapkan pasangan Hulman Sitorus dan Hefriansyah Noor sebagai pemenang Pilkada masa itu. Jadi gak nyambung kalau menggugat SK Mendagri. Apa mau menggugat DPRD dan KPUD nya? Makin jauhlah. Karena para pejabat kedua lembaga itu juga sudah bubar karena disebabkan periodeisasinya berakhir tahun ini,” jelas Timbul.

Sebelum lahirnya Undang-undang Pemilu Serentak, masa jabatan kepala daerah lazimnya lima tahun sekali. Terhitung sejak dilantik pada 17 Pebruari 2017 lalu, maka sejatinya masa jabatan Hefriansyah Noor baru berakhir pada 17 Pebruari 2022. Sayangnya, harapan AMJ hingga 2022, kini tinggal mimpi belaka. (Ung)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BACA JUGA