oleh

Kasus OTT BPKD Siantar, Tersangka akan Bertambah?

example banner

SIANTAR -Jumlah tersangka baru dalam kasus OTT pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Siantar, diprediksi akan bertambah. Paling dekatnya, mengarah kepada Wali Kota Siantar H Hefriansyah Noor, serta Sekda Siantar Budi Utari Siregar.

“Saya prediksi itu dari kacamata hukum. Keduanya (wali kota dan sekda) paling berpotensi menjadi tersangka. Alasannya, karena kebijakan pemotongan insentif pegawai dari hasil upah pungut retribusi dan pajak, tidak berdasar Perda atau Perwali,” tegas

DR. Timbul Anggiat P Siahaan, S.E., S.K., S.H., L.L.M, dihubungi, Rabu (7/08/2019) sore.

Dijelaskan Timbul, seluruh potensi atau pun pendapatan asli daerah mau pun penggunaannya, tidak sembarangan. Keseluruhannya memiliki mekanisme dan ketentuan yang baku sesuai Undang-undang serta peraturan pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. “Retribusi dan pajak itu bagian tak terpisahkan dari pendapatan asli daerah. Jadi mengelolanya harus mengacu pada aturan dan perundang-undangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Tak bisa cukup hanya pakai kebijakan wali kota terus bisa mau dialihkan pemanfaatannya. Apalagi memotong hak pegawai. Salah besar itu,” papar Timbul lagi.

Di dalam PP 58 tahun 2005 yang kemudian diperbaharui di dalam PP nomor 12 tahun 2019, sambung Timbul, tertuang mekanisme dan tata cara Pengelolaan Keuangan Daerah. Begitu juga pada UU nomor 9 tahun 2015. Di sana, mengatur peran pejabat untuk pengelolaan sampai tanggungjawab setiap pihak.

“Wali Kota Siantar dan Sekdalah paling berperan baik secara tupoksi mau pun tanggungjawab di dalam pengelolaan keuangan daerah. Termasuk juga DPRD. Kita berharap, kasus ini tidak setengah-setengah. Tuntas sampai setuntas-tuntasnya,” ujar Tax Ligilation pada kantor Pengacara Elsa Syarif ini mengahiri.

Sekadar diketahui, Poldasu melakukan Operasi Tangkap Tangan di kantor BPKD Kota Siantar beberapa waktu lalu. Selain uang ratusan juta rupiah, sejumlah pegawai diamankan. Dari hasil pemeriksaan, polisi telah menetapkan Kepala BPKD Siantar Adiaksa Purba dan Eny Jendrato sebagai tersangka dan ditahan.

Dari kedua tersangka, penyidikan berlanjut dengan pemeriksaan Wali Kota Siantar Hefriansyah Noor, Wakil Wali Kota Togar Sitorus, Sekda Siantar Budi Utari Siregar, serta puluhan pegawai di jajaran Pemko Siantar. Dalam pengakuannya, tersangka mengakui melakukan pemotongan upah pungut retribusi dan pajak, atas perintah wali kota dan sekda. Alasan pemotongan itu, konon katanya digunakan oleh wali kota untuk kepentingan publik. Sayangnya, kepentingan publik yang dimaksud belum bisa dipastikan dalam bentuk apa. Sejauh ini, tersangka dalam kasus tersebut belum bertambah. (Ung)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

TERKINI