oleh

PAC dan 12 Pimpinan Ranting PP Berontak

SIMALUNGUN | GN- Pimpinan Anak Cabang (PAC) dan 12 Pimpinan Ranting Pemuda Pancasila (PP) se Kecamatan Bosar Maligas, menolak keputusan Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kabupaten Simalungun yang membekukan kepengurusan mereka.

Rabu (17/07/2019), Ketua PAC PP Bosar Maligas, Polman Damanik menjelaskan, pihaknya merasa keberatan atas keputusan sewenang-wenang MPC yang melakukan pembekuan tanpa ada Teguran Tertulis Pertama dan Teguran Tertulis Kedua, sesuai Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi tentang Prosedur dan Mekanisme Pemberian Sanksi Dan/atau Rehabilitasi.

“Kami segenap Pimpinan Anak Cabang dan seluruh Pimpinan Ranting Kecamatan Bosar Maligas kecewa dengan keputusan yang diambil oleh MPC. Secara sepihak melakukan pembekuan terhadap kami. Padahal, seharusnya pemberian sanksi harus mengacu pada konstitusi organisasi. Sebelumnya kami tidak pernah mendapat teguran dari MPC tentang kelangsungan organisasi dan kami segenap pengurus telah berupaya untuk membesarkan organisasi dibuktikan dengan sudah terbentuknya 12 Pimpinan Ranting se Kecamatan Bosar Maligas. Untuk itu, kami menolak keputusan MPC PP Kabupaten Simalungun,” jelas Polman Damanik.

Dijelaskan Polman, pihaknya telah mengadukan masalah pembekuan kepengurusannya ke Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Sumatera Utara melalui surat resmi pada 5 Juli 2019 lalu. Pihaknya berharap, MPW dapat memerhatikan masalah pembekuan kepengurusan itu.

“Masalah ini sudah kami sampaikan kepada MPW PP Sumut melalui surat yang kami layangkan Minggu lalu. Melalui surat itu, kami berharap MPW PP Sumut dapat mengambil langkah untuk menghentikan kesewenang-wenangan yang dilakukan MPC PP Simalungun, agar tidak berdampak juga kepada pimpinan anak cabang yang lain. Kami juga menilai, keputusan MPC PP Simalungun lebih kental kepada muatan politis. Karena ini mau Musyawarah Cabang. Terbukti selama ini kami tidak pernah mendapat teguran, arahan maupun bimbingan tentang keberlangsungan organisasi Pemuda Pancasila Kecamatan Bosar Maligas. Kenapa sudah mendekati Muscab seperti ini, baru kami dinilai tidak loyal dan tidak mampu mengembangkan organisasi PP di Bosar Maligas dan langsung dibekukan?” tanya Polman.

Ia juga menyinggung soal Rapat Pemilihan Pengurus (RPP) PAC Pemuda Pancasila Kecamatan Bosar Maligas, dilaksanakan oleh MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Simalungun pada Senin 15 Juli 2019. Ia menilai RPP tersebut melanggar AD ART dan Peraturan Organisasi Pemuda Pancasila.

“Sesuai dengan aturan organisasi, pelaksanaan Rapat Pemilihan Pengurus (RPP) harus memiliki 2/3 Pimpinan Ranting dari jumlah Kelurahan yang ada di kecamatan. Padahal, pelaksanaan RPP yang digelar MPC hanya dihadiri oleh 5 ranting yang baru dibentuk tanpa mengundang 12 Pimpinan Ranting yang sudah ada di Kecamatan Bosar Maligas, yang secara resmi SK nya masih berlaku sampai Oktober 2019. Apalagi, 5 Pimpinan Ranting yang baru dibentuk tersebut untuk memilih ketua PAC yang baru dan sama sekali bukan anggota Pemuda Pancasila yang selama ini berproses di Bosar Maligas. Hal ini benar-benar sangat mencederai hati kader-kader PP yang ada di Bosar Maligas,” tambah Polman Damanik.

Terkait tindak lanjut kepengurusan PAC Bosar Maligas, Polman berharap MPW PP Sumut dapat mengambil solusi, demi menjaga ketertiban pengelolaan organisasi serta untuk menjamin hak-hak anggota dalam mengemban visi dan misi organisasi Pemuda Pancasila di Kabupaten Simalungun, khususnya Bosar Maligas.

“Kembali kami tegaskan bahwa PAC PP Bosar Maligas dan 12 Pimpinan Ranting, menolak pembekuan yang dilakukan oleh MPC Simalungun dan RPP PAC Bosar Maligas yang dilaksanakan MPC kami nyatakan inskonstitusional,” tutupnya. (Rel)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BACA JUGA