oleh

Penghentian Patung Raja: Punishment dan Fakta Integritas jadi Delik Masalah

SIANTAR I GN – Dua hal ini menjadi delik utama munculnya masalah dalam penghentian pembangunan patung Raja Sang Naualuh Damanik. Punishment dan Fakta Integritas. Demikian disampaikan Sekreraris Komisi III, Frengky Boy Saragih, Rabu (19/12/2018).

Diuraikannya, CV Askonas selaku rekanan dari Pemerintah Kota Siantar dalam pembangunan pondasi patung Raja Sang Nauwaluh Damanik, diduga patut dipersalahkan. Karena tidak melanjutkan pembangunan pondasi, mengingat tahun anggaran hampir selesai.

Menurutnya, pembangunan harusnya tetap dilaksanakan hingga tahun anggaran berakhir, karena antara Pemerintah dengan rekanan CV Askonas sudah menandatangani kontrak perjanjian yang mereka sepakati.

Kontrak perjanjian yang disepakati itu adalah Punishment (Hukuman) bagi kedua belah pihak. Jika, ada yang melanggarnya, maka baik pihak Pemerintah Kota Siantar mau pun rekanan, berpotensi menerima risiko.

Sementara hal lainnya yang berpotensi dimasalahkan, adalah soal pakta integritas yang juga tertuang dalam Permen PAN-RB (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) nomor 499 tahun 2011, tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian dan Lembaga. 

Dijelaskan Frengky, bahwa sebuah komitmen bersama dengan menunjukan itikad baik untuk bertanggungjawab dan menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka perlu kiranya melaksanakan penandatangan pakta integritas.

Hal ini merupakan mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatian yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan atau kejujuran. “Sedangkan pakta merupakan bentuk perjanjian. Sehingga dapat kita sebut bahwa pakta integritas merupakan pernyataan janji bersama atau komitmen sebagai bentuk kesanggupan untuk patuh terhadap ketentuan yang berlaku. Dokumen tertulis ini biasanya digunakan oleh pihak swata, perusahaan ataupun pemerintah dalam rangka mencegah terjadinya tidakan korupsi,” cecar Frengky.

Penerapan penandatanganan perjanjian ini dalam penyelenggaraan pemerintah, sambungnya, merupakan langkah untuk memastikan bahwa aparatur sanggup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta peran dan wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu dokumen tersebut merupakan wujud penyelenggraan pemerintah yang akuntabel, transparan dan bertanggungjawab dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik.

Masih menurut Frengky, pakta integritas pernah juga ditetapkan melalui Peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi Nomor 499 Tahun 2011 tentang Pedoman umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah. Yang mana peraturan ini dilaksanakan dalam rangka pemberantasan korupsi dengan melakukan pembangunan zona integritas wilayan bebas korupsi.

Tujuan dari dilaksanakannya penantanganan pakta integrits adalah, untuk memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Menumbuhkan keterbukaan dan kejujuran serta memperlancar tugas yang berkualitas, efektif dan akuntabel. Termasuk untuk mewujudkan pribadi yang bertanggungjawab dan bermartabat.

Isi perjanjian pada dokumen ini setidaknya memuat: Bernjaji untuk berperan aktif dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi.
Melaksanakan tugas dengan batasan-batasan kewenangannya.
Bersikap jujur, transparan dan obyektif.
Memberikan contah yang baik kepada sesama pekerjan.

“Melihat dari penjelasan ini, patutlah kita duga bahwa kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Siantar dan pihak rekanan, tidak melanjutkan pembangunan pondasi tugu akan menuai persoalan. Parahnya, kepada pihak kontraktor atau rekanan nanti,” jelas Frengky sembari menambahkan, bahwa hingga sekarang belum ada pemberitahuan dari instansi terkait yakni Dinas PUPR, tentang tidak lanjut pembangunan pondasi tugu. (Manson)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BACA JUGA