oleh

Korupsi Perencanaan, Menyusun APBD dan Peraturannya, Bupati JR Saragih Gelontorkan Rp 1,2 Miliar

Catatan: Fawer Full Fander Sihite

Salahsatu faktor penyebab APBD Simalungun mengalami defisit, Pemkab Simalungun dalam merencanakan keuangan daerah acapkali tidak mempedomani aturan dan azas pengelolaan keuangan daerah. 

Sehingga tujuan yang akan dicapai melalui program kerja tidak memiliki manfaat bagi masyarakat. Laporan keuangan Pemkab Simalungun yang diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setiap tahun, menunjukkan betapa buruknya pengelolaan keuangan daerah.  

Kasus ketidakpatuhan terhadap aturan, sistim pengendalian intern yang kacau balau hingga pelanggaran administrasi yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan daerah setiap tahun selalu menjadi temuan.

Korupsi tidak saja terjadi pada saat pelaksanaan, akan tetapi juga dalam proses perencanaan. 
Dalam proses perencanaan anggaran tersebut, terdapat 5 aspek yang mewarnai, yaitu top down, bottom up, partisipasi, teknokrasi dan politik.

Proses top down, anggaran yang digelontorkan dari pusat ke daerah sudah diatur (given). Sedangkan bottom up, sejauh ini hanya formalitas, karena proses partisipasi dalam perencanaan yang dilakukan bukanlah proses negosiasi, namun hanya sosialisasi dan penyampaian informasi publik.

Masyarakat belum dilibatkan dalam perencanaan secara utuh dari awal, dan hanya diberi sosialisasi hasil dari perencanaan yang sudah terbentuk.

Pengelolaan yang dilakukan OPD rentan korupsi, baik melalui mekanisme mark up (biaya) maupun mark down (penerimaan/pendapatan) daerah, laporan fiktif, penyalahgunaan wewenang dan penggelapan.

Sebagai contoh sekaligus bukti perencanaan anggaran yang rawan korupsi, di APBD Kabupaten Simalungun tahun 2018, terdapat anggaran Penyusunan Rancangan Perda tentang APBD Rp421.045.000. 

Penyusunan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Rp 181.589.500. Kemudian, penyusunan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran pertangungjawaban pelaksanaan APBD Rp 127.592.500. 

Penyusunan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Rp426.145.000. Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran P-APBD Rp 127.592.500.

Itu hanya menyusun aturan seperti Ranperda- Perda dan peraturan bupati  (Perbup). Jumlah anggarannya Rp1,2 miliar. Ada potensi mark up anggaran.

Kondisi demikian dilantarkan Bupati Jopinus Ramli (JR) Saragih, abai akan tugas dan tanggungjawabnya. Walhasil, rencana keuangan yang sudah dibentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin Sekda, disetujui tanpa adanya evaluasi dari bupati.

Jika dana sebanyak itu dialokasikan untuk sektor pendidikan dan kesehatan, ribuan pegawai honorer dan masyarakat ter-marjinalkan, akan dapat bertahan hidup.
Baginya, anggaran pembuatan regulasi perencanaan keuangan hanya bagian kecil dari program asal jadi dalam APBD. 

JR sebagai penanggungjawab APBD tak perduli apakah program dan rencana keuangan itu telah sesuai dengan RPJMD dan RKPD yang telah disepakati.

Benar atau tidak yang dilakukan OPD, JR cuek dan yang penting ada laporan. Padahal, apa yang dikerjakan OPD, bagian dari tugasnya bupati dan janji yang harus diwujudkan kepada rakyat.

Selain ketidakpedulian bupati JR, DPRD juga teramat perlu dipertanyakan keberadaannya. DPRD Simalungun seperti tukang stempel atas seluruh usulan bupati. Menyedihkan sekaligus memalukan.

Untuk itu kini harapan masyarakat Kabupaten Simalungun dan pihak-pihak yang perduli, segera bangkit dan bersatu melawan ketidakadilan. Hukum dan keadilan harus ditegakkan. (***)

(Penulis adalah Ketua Institution law And Justice ‘ILAJ’, mantan Ketua GAMKI dan penyabet gelar magister)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BACA JUGA