oleh

Gol…! Dana Aspirasi DPRD Simalungun Rp25 Miliar

SIMALUNGUN-GN – Dugaan adanya dana untuk memuluskan pengesahan Anggaran  Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 semakin menguat.

Pasalnya, dana aspirasi atau pokok-pokok pikiran hasil reses sebesar Rp25 miliar tetap dialokasikan di APBD TA 2019 yang rencananya disahkan hari ini, Rabu (28/11/2018) dalam rapat paripurna di gedung DPRD Simalungun di Pamatang Raya, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun.
Padahal, sebelumnya dana itu tidak termasuk dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) yang telah disepakati eksekutif dan legeslatif tanggal 12 November 2018 lalu.
Wakil Ketua DPRD Simalungun, Timbul Jaya Sibarani yang dikonfirmasi membenarkan adanya saran legislatif kepada eksekutif untuk mengalokasikan anggaran pokok-pokok pikiran hasil reses legeslatif di APBD TA 2019.
Namun politisi Partai Golkar itu membantah jika disebutkan dana pokok-pokok pikiran hasil reses tersebut jumlahnya mencapai Rp25 miliar dan merupakan bentuk imbalan  bagi anggota DPRD Simalungun memuluskan pengesahan APBD TA 2019.
“Saran DPRD Simalungun kepada eksekutif memang ada untuk mengalolasikan anggaran pokok-pokok pikiran hasil reses, namun jumlahnya tidak Rp 25 miliar, tergantung kemampuan keuangan daerah dan bukan imbalan untuk memuluskan pengesahan APBD 2019,” sebut Timbul.
Dia mengakui, jika pokok-pokok pikiran hasil reses merupakan aspirasi masyarakat terkait kebutuhan pembangunan. Sehingga, diharap bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.
Ditanya apakah anggaran pokok-pokok pikiran hasil reses yang mencapai Rp25 miliar nantinya diperuntukan bagi pembangunan (proyek) infrastruktur di daerah pemilihan anggota DPRD Simalungun, Timbul juga membantahnya.
“Belum tentu anggaran pokok-pokok pikiran hasil reses harus untuk proyek di daerah pemilihan anggota DPRD Simalungun,” kata Timbul.
Pengalokasian anggaran pokok-pokok pikiran hasil reses, terkesan janggal karena muncul di tengah pembahasan R-APBD TA 2019. Sesuai dengan Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 yang merupakan pedoman penyusunan APBD TA 2019, setelah KUA-PPAS disepakati tidak boleh ada usulan anggaran baru termasuk anggaran untuk pokok-pokok pikiran hasil reses dewan.
Seluruh program kegiatan yang merupakan hasil usulan masyarakat dalam Musrenbang dan reses DPRD yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Derah  (RKPD) tetap menjadi dasar penyusunan KUA-PPAS. Sehingga ketika diajukan ke legeslatif seharusnya sudah melalui kajian dan tidak ada lagi usulan kegiatan baru yang muncul tiba-tiba setelah KUA-PPAS disepakati.
Pihak Pemkab Simalungun yang dikonfirmasi melalui Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sarimuda Purba, membantah adanya penambahan anggaran dalam R-APBD TA 2019 yang tidak sesuai dengan KUA-PPAS, termasuk dana pokok-pokok pikiran hasil reses.
“Tidak ada penambahan anggaran yang tidak sesuai dengan KUA-PPAS termasuk dana pokok-pokok pikiran hasil reses DPRD Simalungun,” sebut Sarimuda.
Sarimuda juga membantah adanya upaya suap oleh pemerintah daerah untuk memuluskan pengesahan R-APBD TA 2019. (Davis Suhendra)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BACA JUGA