oleh

Rp50 Miliar ‘Dana Siluman’ Nyusup ke R-APBD 2019 Simalungun?

SIMALUNGUN| GN –Belum lagi jelas dikemanakan dana pinjaman Pemkab Simalungun dari Bank Nasional Indonesia (BNI) tahun 2018 sebesar Rp150 miliar, kini menyusup ‘dana siluman’ sebesar Rp50 miliar masuk R-APBD Simalungun tahun 2019.

Saat dikonfirmasi Rabu (21/11/2018) pagi, anggota badan anggaran DPRD Simalungun, Dadang Pramono, membenarkan adanya usulan penambahan anggaran sebesar Rp50 miliar oleh pemerintah daerah. Pihaknya di Fraksi Demokrat sambung Dadang, telah mempertanyakan kepada pemerintah daerah, dasar pengusulan anggaran yang disampaikan Pemkab Simalungun saat Paripurna penyampaian Nota Keuangan Bupati Simalungun, Rabu (14/11/2018) lalu.
“Sesuai aturan, seluruh program kegiatan merupakan hasil usulan masyarakat dalam Musrenbang dan reses DPRD yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Derah. Yang kemudian, menjelma  menjadi KUA-PPAS. Dari sinilah kemudian dasar pengajuan R-APBD itu. Sehingga, ketika R-APBD diajukan ke legeslatif, sudah melalui kajian dan tidak ada lagi usulan kegiatan baru yang muncul tiba-tiba di luar KUA-PPAS yang telah disepakati bersama oleh Pemkab Simalungun dan DPRD Simalungun,” ujar Dadang.
Dengan pengusulan penambahan anggaran sebesar Rp50 miliar di luar KUA-PPAS sambung Dadang, Pemkab Simalungun tak memahami Permendagri Nomor 38 Tahun 2018, yang merupakan pedoman dalam penyusunan R-APBD TA 2019. 
“Tidak bisa ujuk-ujuk muncul anggaran baru di luar KUA-PPAS yang sebelumnya sudah disepakati. Ini amanah peraturan yang harus dipatuhi,” sambung Dadang yang tak membantah, bahwa usulan penambahan anggaran sebesar Rp50 miliar tersebut, separohnya (Rp25 miliar) dialokasikan untuk anggaran dana pokok-pokok pikiran hasil reses DPRD Simalungun. Dana sebanyak itu, nantinya akan dibagi-bagi kepada dewan sebagai penunjang kebutuhan membangun infrastruktur di wilayah pemilihan masing-masing. Pembagiannya, sangat selektif dan pariatif. Antara Rp300 juta hingga Rp2 miliar perdewan. Tergantung jabatan dan pengaruh anggota dewan itu sendiri.
Terkait adanya isu pembagian dana tersebut sebagai imbalan kepada dewan agar memuluskan pengesahan R-APBD Simalungun tahun 2019, Dadang tak berkomentar. “Kalau soal itu saya tak berkompeten menjawabnya,” tutup Dadang.
Terpisah, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemkab Simalungun, Sarimuda Purba, membantah adanya penambahan anggaran dalam R-APBD TA 2019 yang tidak sesuai dengan KUA-PPAS.
 
“Tidak ada penambahan anggaran yang tidak sesuai dengan KUA-PPAS, termasuk dana pokok-pokok pikiran hasil reses DPRD Simalungun,” sebut Sarimuda.
 
Sarimuda juga membantah adanya upaya suap oleh pemerintah daerah untuk memuluskan pengesahan R-APBD TA 2019. 
Seperti diketahui, pada 12 Nopember 2018, Pemkab Simalungun dan DPRD Simalungun, telah menandatangani kesepakatan nota Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dalam fostur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Simalungun Tahun Anggaran 2019. 
Entah mengapa, kesepakatan itu berubah dengan munculnya usulan anggaran baru oleh Pemkab Simalungun sebesar Rp50 miliar. Usulan penambahan anggaran tersebut, disampaikan Wakil Bupati Simalungun Amran Sinaga, hanya berselang dua hari setelah pengesahan KUA-PPAS. Munculnya anggaran dadakan yang disampaikan Amran Sinaga 14 Nopember 2018, itu sontak mengundang pertanyaan di tengah publik. Pasalnya, usul penambahan anggaran dianggap tidak menenuhi syarat peraturan dan dianggap siluman. (Davis Suhendra)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BACA JUGA