oleh

Kemendagri dan Kejari Simalungun Rencanakan Bimtek Kades: KNPSI Rancang Pula Laporan ke KPK

SIMALUNGUN | GN
Ketua Umum KNPSI (Komite Nasional Pemuda Simalungun Indonesia) Jan Wiserdo Saragih, menyium aroma pelanggaran hukum dalam rencana pelatihan bimbingan teknis pengelolaan dana desa. Karena itu,  pihaknya siap melapor ke KPK. Sekali pun Kemendagri dan Kejaksaan yang menginisiasi kegiatan tersebut.
“Kita tidak peduli sekali pun Kejaksaan dan Kemendagri menginisiasi bimbingan teknis itu. Kita menyium aroma pelanggaran aturan di situ. Kita juga saat ini terus berdiskusi membedah rancangan laporan kita ke KPK, jika kegiatan ini tetap nekat dilaksanakan,” kata Jan Wiserdo, Minggu (18/11/2018) pagi.
Menurut Jan Wiserdo, ada beberapa item dan sasaran tembak laporan yang akan mereka siapkan jika kegiatan tersebut dilaksanakan. “Bukan satu. Tapi ada beberapa kes sasaran tembak yang akan kita kemas. Tapi kita berharap, mereka urungkan sajalah kegiatan itu,” sambung Jan Wiserdo.
Tahun 2018 masih Jan Wiserdo, di dalam Permendes nomor 19 tahun 2018, pengelolaan dana desa memiliki target dan skala prioritas. Bimtek dan pelatihan tak lagi dimasukkan sebagai serapan dana desa. Karena itu, bimtek yang diinisiasi Kemendagri dan Kejaksaan, jauh dari urgensi pengelolaan dana desa. “Apalagi, bimtek itu serasa mengakal-akali saja. Perdesa mengutus 4 orang untuk ikut, lalu membayar Rp20 juta. Untuk apa? Mubazir,” ujar Jan Wiserdo.
Di akhir, Jan Wiserdo mengingatkan, kegiatan pangulu nagori sejak tahun 2016, kerap dijadikan ‘komiditi’ untuk lahan korupsi. Mulai dari biaya pemilihan, pelantikan sampai kepada bimtek-bimtekan. “Dugaan kami sejauh ini seperti itu,” tutupnya.
Sebelumnya, sebanyak 386 Kades (kepala desa) di Kabupaten Simalungun, diminta mengukuti bimtek oleh salahsatu lembaga bimtek asal Bandung.  Permintaan itu disampaikan lewat surat edaran resmi ditujukan langsung kepada kepala desa.
Keresahan para Kades, kemudian muncul. Tapi, bukan karena bimtek tersebut. Akan tetapi, soal bayaran yang mencapai Rp20 juta perdesa.
Informasi yang diperoleh wartawan, dana untuk mengikuti bimtek pengelolaan keuangan desa yang tercantum dalam surat edaran, kutipan dana Rp20 juta, konon katanya untuk kebutuhan menghadirkan narasumber seperti Bupati Simalungun, Kejaksaan, Polri dan pejabat Kemendagri. Beban biaya bimtek,
disisihkan dari alokasi dana nagori/desa (ADN) Tahun Anggaran 2018.
Walau tak dari kantong pribadi Kades, namun para kepala desa mengaku masih bingung. Karena saat dikonsultasikan ke Camat dan Dinas Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarajat Nagori/Desa (DPPMN) Pemkab Simalungun, para kades dibebaskan untuk mengambil keputusan sendiri untuk mau mengikuti atau tidak mengikuti bimtek, yang rencananya akan dilakukan mulai pertengahan Nopember hingga Desember 2018 mendatang.
“Kami rata-raga belum tahu bagaimana kepastian untuk mengikuti bimtek tersebut bang, masih menunggu petunjuk dari Pemkab Simalungun,” ujar salahseorang Kades di Kecamatan Siantar, minta namanya tidak ditulis.
Pihak DPPMN Pemkab Simalungun, yang dikonfirmasi melalui Kepala Bidang (Kabid) Pemerintahan Nagori/Desa, Odor Sitinjak, mengatakan, kegiatan bimtek pengelolaan keuangan desa 2018 bukan kegiatan pihaknya. Tapi gawean Kementerian Dalam Negeri yang melibatkan Kejaksaan.
“Bukan kegiatan kami itu. Kemendagri bekerjasama dengan Kejaksaan. Mengikuti atau tidak mengikutinya, sepenuhnya keputusan kepala desa, kami tidak mencampurinya,” tegas Odor.
Meski mengetahui kegiatan bimtek tersebut, namun Odor tidak mengetahui kepastian pelaksanaan kegiatannya secara mendetail. Pastinya, dilaksanakan di Hotel City milik bupati.

Dapat dipastikan, jika seluruh kades mengikuti bimtek, maka anggaran dana desa mubazir sekitar Rp7,72 miliar.

(davis suhendra/ung)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BACA JUGA