oleh

Hefriansah Noor Kembali Berurusan ke KPK

SIANTAR | GN- Belum lagi jelas keterkaitan Hefriansyah Noor dengan kasus OTT eks Bupati Batubara Ok Arya Zulkarnain, kini Wali Kota Siantar itu beurusan lagi dengan KPK. Alamak…!

Informasi diperoleh Jumat (16/11/2018) malam, Wali Kota Siantar Hefriansyah Noor, secara resmi telah dilaporkan oleh Forum Mahasiswa Sumatera ke KPK, sejak Rabu (14/11/2018) kemarin.

Tak sedikit uang yang diduga dikorup, forum yang terdiri dari IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah) Sumut, KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim) Sumut dan HIMMAH (Himpunan Mahasiswa Al Washliyah) Sumut, ini melaporkan dugaan korupsi Hefriansyah hingga mencapai Rp6,4 miliar. Aksi pencurian uang rakyat yang diduga dilakukan Hefriansyah, di dalam keterangan forum mahasiswa, turut melibatkan hampir seluruh OPD jajaran Pemko Siantar pada tahun 2017 lalu.

Sekali pun tak mau memublis secara terperinci dugaan korupsi tersebut, namun forum mahasiswa telah memberikan bukti yang kuat untuk melengkapi laporannya.

Delegasi Forum Mahasiswa Sumatera yang melaporkan langsung dugaan korupsi Hefriansyah ke KPK, di antaranya Ketua Umum DPD IMM Sumut Zulham Hidayah Pardede, Ketua Umum PW KAMMI Sumut Mangaraja Harahap, serta Ketua HIMMAH Sumut Abdul Razak Nasution.

Bukan saja Wali Kota Siantar Hefriansyah Noor dilaporkan oleh forum ini, Bupati Simalungun JR Saragih dan Bupati Mandailing Natal Dahlan Hasan Nasution, turut diseret namanya.

Zulham Pardede, dalam surat elektroniknya kepada gobernews.co.id menjelaskan, melaporkan Wali Kota Siantar Hefriansyah Noor, Bupati Simalungun dan Bupati Mandailing Natal, merupakan warning bagi kepala daerah lain agar menjalankan tugas dengan bersih dan tanpa korupsi. “Melaporkan tiga kepala daerah sekaligus adalah langkah awal yang kami tempuh untuk menunjukkan kepada kepala daerah lain. Agar tulus dan bersih dalam memimpin. Kita akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Bukti-bukti awal sudah kita sampaikan dan KPK sudah berkomitmen akan menindaklanjutinya. Mudah mudahan kepala-kepala daerah ini segera dipanggil dan ditersangkakan,” harap Zulham.

Sementara Mangaraja Harahap, berharap agar laporan yang mereka sampaikan ke KPK, dapat dituntaskan demi menyelamatkan generasi millenial hari ini dan yang akan datang. “Harapan saya begitu. Bahkan, ini bisa menjadi cemeti bagi kepala daerah kabupaten/kota di wilayah Sumut lainnya, agar bersih dari ‘budaya’ KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) yang kian memperihatinkan,” sambungnya.

Masih Harahap, fakta yang ada sampai hari ini, di tengah zaman revolusi 4.0 industri, budaya KKN masih menajam di Sumut. “Para kepala daerah dan mantan kepala daerah berlomba-lomba membangun dinasti. Padahal sumber daya alam di Sumut cukup memadai. Maka kepala-kepala daerah di Sumut, mulai saat ini harus bersih. Jika tidak, berdampak pada generasi millenial. Generasi muda Sumut tidak lagi produktif. Sebab tenaga dan pikiran mereka tidak dibangun dan diberdayakan kepada hal yang positif,” papar Harahap.

Harahap berpendapat, seharusnya, dengan sumber daya alam yang memadai, bisa menjadikan Sumut yang mandiri dan kompetitif. “Dan perlu dicatat. Laporan kepada KPK saat ini adalah laporan tahap pertama. Tahun 2019 tepatnya Januari, kami juga akan melaporkan lagi kepala daerah lain yang korup,” janji Harahap.

Menambah keterangan dua rekannya, Abdul Razak Nasution, meminta kepada KPK agar turun langsung mengusut dugaan kprupsi ketiga kepala daerah tersebut. “Kami juga meminta kepada KPK harus turun dan memeriksa ketiga kepala daerah tersebut. Karena Kami menilai bahwa ketiga kepala daerah tersebut tidak berprestasi. Yang tidak berprestasi tidak layak dipertahankan dan demi good governance yang baik di Sumatera Utara nantinya,” timpal Razak.

Terakhir, ketiga sosok muda ini mengurai, dalam kasus dugaan korupsi Bupati Simalungun JR Saragih, pada tahun 2017 saja mencapai Rp53,9 miliar. Parahnya, hampir seluruh pimpinan OPD ikut terlibat.

Tak jauh berbeda, Bupati Mandailing Natal Dahlan Hasan Nasution, diduga telah melakukan tindak pidana korupsi dalam Kegiatan Pembangunan Taman Raja Batu dan Taipan Siri- Siri tahun 2017 lalu. Jumlah kerugian yang ditaksir, juga miliaran rupiah.

Dahlan Hasan Nasution, menurut laporan forum mahasiswa, turut pula melibatkan OPD nya demi memuluskan aksinya. Di antaranya; Rahmat Hidayat selaku Kadispora, Syahruddin Kadis PU, Tanduk Efendi Siregar Kabid Aset BPKAD, serta Rahmadsyah Lubis Kadis Perkim Madina.(Ung)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BACA JUGA