oleh

Pendanaan Seleksi Direksi 2 Perusda: Bimsalabim, Abra-kadabra

SIANTAR| GN – Tidak jelasnya sumber pendanaan seleksi Direksi PD PAUS dan PD PHJ Jilid 1 dan 2, bikin penasaran. Mirip sulap, katanya.
“Kita dipaksa penasaran. Pemko Siantar tak transparan soalnya mengenai sumber pendanaan seleksi penjaringan Direksi PD PAUS dan PD PHJ jilid 1 dan 2. Belum lagi bicara pelaksanaanya yang terkesan amburadul,” papar Sekretaris LSM Strategi Kota Siantar, M Hanafi, Jumat (2/11/2018) sore.
Masih kata Hanafi, Pemko Siantar seolah pesulap yang sedang beraksi di depan penonton dengan tujuan menciptakan rasa penasaran. “Pemko Siantar mirip pesulap. Hanya beda mantra. Kalau pesulap pakai ‘Bimsalabim abra-kadabra’ pada umumnya, Pemko Siantar tidak. Tapi intinya tetap sama. Bikin penasaranlah kira-kira,” sindir Hanafi.
Seleksi Direksi PD PAUS dan PD PHJ sambung Hanafi, tak seharusnya ber-episode seperti yang kini dipertontonkan oleh Pemko Siantar. Pasalnya, terkesan menghambur-hamburkan uang. “Masalahnya bisa satu kali kok! Tapi kenapa dibuat dua kali episode? Ini, kan langkah keliru. Janganlah menghambur-hamburkan uang. Kasihan rakyat. Apalagi sekarang ekonomi sulit,” tutup Hanafi. 
Terpisah, anggota DPRD Kota Siantar Kennedy Parapat, berpendapat sama. Selaku wakil rakyat, Kennedy justru tak paham dengan pola pendanaan apa seleksi Direksi PD PAUS dan PD PHJ jilid 1 dan jilid 2 tersebut. Karena tak ditampung dalam APBD Induk Kota Siantar tahun 2018. “Mata anggaran dari mana disuit untuk itu? Kita tak tahu,” sebut anggota Komisi II ini dengan ekspresi haru.
Ketua DPC Partai Hanura Kota Siantar ini juga memastikan, pendanaan suatu kegiatan yang tak ditampung di APBD Induk tahun 2018, tidak bisa ujuk-ujuk muncul di APBD-Perubahan tahun 2018. Apalagi, APBD Perubahan ditolak Gubernur. Artinya, APBD Perubahan tahun 2018, penyerapannya hanya meneruskan apa yang terprogram pada APBD Induk tahun 2018. “Begitu sepengetahuan saya,” pungkas Kennedy.
Terpisah, Sekretaris Tim Anggaran Pemerintah Kota Siantar, Adiaksa Purba, menjamin jika pendanaan untuk seleksi direksi bisa dimasukkan dari P-APBD Siantar tahun 2018. Mengingat, Pemko Siantar merasa hal itu mendesak. 
“Kan pengurus (direksi lama) sudah berakhir. Sementara laporan pertanggungjawaban keuangan mengenai perusahaan daerah itu harus dilaporkan di akhir tahun. Jadi ini mendesak. Boleh saja,” katanya tak merinci, pendanaan seleksi Direksi PD PAUS dan PD PHJ jilid 1, mencaplok mata anggaran apa di APBD Induk tahun 2018.
Begitu pun, Adiaksa, mengakui, jika seleksi direksi jilid 2, memiliki pos tersendiri di mata anggaran APBD Perubahan tahun 2018. Sekali pun sudah ditolak Gubsu. Sesuai Permendagri no 13 tahun 2006 pasal 162, dengan dasar inilah nantinya dituangkan di dalam Peraturan Wali Kota (Perwa) pengganti Perda P-APBD 2018 yang ditolak. 

“Bisa! Jadi bukan harga mati P-APBD 2018 ditolak Gubsu lalu kita tidak bisa mendanai ini (penjaringan) direksi,” tutup Adiaksa tak membuka angka anggaran yang digelontorkan untuk proses seleksi Direksi PD PAUS dan PD PHJ secara menyeluruh.

(Manson Purba/Ung) 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BACA JUGA