oleh

P-APBD Siantar 2018 Ditolak, Sekda ke Bawah Wajib Tes Urine

SIANTAR | GN – Bukan berniat suudzon, Ketua GAN (Gerakan Anti Narkoba) Siantar-Simalungun, Yan Asmara, butuh jaminan. Bahwa, kegagalan Perubahan-APBD Kota Siantar tahun 2018, tidak berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba (narkotika, bahan/obat-obatan berbahaya) di tengah jajaran pejabat dan ASN Pemko Siantar.

“Tidak berniat suudzon (berfikir negatif) apalagi mencurigai bahkan menakut-nakuti jajaran pejabat serta ASN Pemko Siantar. Kita hanya ingin jaminan, bahwa Wali Kota Siantar punya persepsi sama dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di jajarannya,” ujar Yan, Rabu (31/10/2018) siang.

Dalam beragam survey sambung Yan, narkoba bisa menyasar pada berbagai ragam kalangan. Termasuk ASN. Bahkan diingatkan Yan, Pemko Siantar beberapa waktu lalu, malah harus tercoreng dengan tertangkapnya salahsatu ASN yang terlibat penyalahgunaan narkoba. Ini merupakan bukti, jika ASN juga tak luput dari sasaran narkoba.

“Penangkapan ASN yang terlibat penyalahgunaan narkoba beberapa waktu lalu, bukan kali pertama. Ini bukti bahwa narkoba bisa menyasar siapa saja. Bahkan kita semua tahu, ASN yang tertangkap kemarin, masih adik kandung wali kota. Harusnya wali kota menjadikan ini iktibar dan pintu masuk untuk mulai melakukan pencegahan ekstra. Termasuk tes urine,” sambung Yan.

Jika ASN menjadi pecandu narkoba, apalagi yang menduduki jabatan penting sambung Yan, dampaknya sangat buruk terhadap kinerja. Sebab, dampak negatif narkoba akan merusak sistem kerja otak penggunanya. “Dapat dibayangkan bukan? Jangankan melaksanakan tugasnya, otaknya sendiri sudah rusak,” tegas Yan.

Keterlambatan penyampaian Perubahan APBD Kota Siantar tahun 2018, hingga akhirnya harus ditolak oleh Gubernur Sumut, juga menurut Yan, tidak bisa dianggap sepele. Karena jangan-jangan, ada oknum-oknum ASN yang berperan di dalam penyusunan P-APBD itu, sudah rusak otaknya karena narkoba. “Ini dugaan. Tapi demi kepastian menyingkirkan dugaan itu, segeralah wali kota melalukan tes urine terhadap jajarannya. Jangan tunggu lagi. Ini mendesak. Sekda ke bawah harus diberlakukan. Termasuk wali kota,” tutup Yan mengakhiri. (Ung)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BACA JUGA