oleh

Walikota Siantar Pulang Haji: IKEIS Tagih Pemakzulan Lagi

SIANTAR| GN-Bola panas Penistaan Suku Simalungun kembali bergelinding. Kali ini, IKEIS (Ikatan Keluarga Islam Simalungun) menuntut DPRD Siantar segera memakzulkan Wali Kota Siantar H Hefriansyah Noor, sesuai keputusan Panitia Hak Angket.

Tak tanggung-tanggung, tuntutan IKEIS tersebut disampaikan ke Mahkamah Agung, Menteri Dalam Negeri serta Gubernur Sumut. Selain itu, juga kepada Ketua DPRD Siantar dan Ketua Fraksi DPRD Kota Siantar.

Dalam surat elektronik yang sampai ke meja redaksi Senin (22/10/2018) pagi, permintaan secara tertulis IKEIS turut menuangkan hasil akhir keputusan Panitia Hak Angket terkait penistaan Suku Simalungun yang dituduhkan kepada Wali Kota Siantr H Hefriansyah Noor.

Setidaknya, ada 4 point indikasi pelanggaran yang dilakukan Wali Kota Siantar, sesuai laporan hasil kerja Panitia Hak Angket yang ditandatangani oleh ketua, wakil ketua, sekretaris dan seluruh anggota Panitia Hak Angket pada tanggal 25 Juli 2018.

Ke empat pelanggran itu menyangkut Undang-undang nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi RAS dan Etnis, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 157 dan Pasal 310 ayat 2, Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Perpres nomor 16 tahun 2016.

Surat bernomor: IKEIS/ 048/ Pms/ X/ 2018, ditandatangani Ketua IKEIS Drs Lisman Damanik serta Sekretaris Bhakti Damanik, turut menegaskan jika kesimpulan Hak Angket DPRD Siantar, sangat kuat untuk dijadikan bukti agar Wali Kota Siantar Hefriansyah Noor bisa dimakzulkan. Apalagi, kesimpulan tersebut sudah melalui beragam tahapan demi tahapan. Termasuk dengar pendapat, meminta tanggapan para ahli bahkan studi banding yang dilakukan Panitia Hak Angket. Tentu dengan menggunakan anggaran pemerintah yang notabane uang rakyat. “Jadi berdosa besar jika proses yang sudah dilalui Panitia Hak Angket DPRD Siantar, tidak dituntaskan. Menjadi hutang di dunia dan di akhirat kelak,” tegas Lisman.

Menyangkut hal ini, Wali Kota Siantar H Hefriansyah Noor, enggan memberi respons. Baik Kabag Humas Pemko Siantar Hamam Sholeh, juga Sekda Kota Siantar Budi Utari, sama-sama bungkam.

Seperti diketahui, pada 8 Agustus 2018 lalu, IKEIS telah menyampaikan surat permohonan kepada Pimpinan DPRD Siantar, agar membentuk Panitia Hak Angket untuk pemakzulan Wali Kota Siantar Hefriansyah Noor. Hal ini dilakukan IKEIS, merespons dugaan penistaan terhadap Suku Simalungun lewat gambar kreatif menyambut Hari Jadi Kota Siantar beberapa waktu lalu.

Tak sekadar surat, IKEIS yang tergabung di dalam GKSB (Gerakan Kebangkitan Simalungun Bersatu) bahkan berulangkali menggelar aksi unjukrasa. Namun aksi tersebut sempat terhenti lantaran Wali Kota Siantar Hefriansyah Noor, menunaikan ibadah haji. Saat ini, sebulan sudah wali kota pulang haji, IKEIS kembali menunjukkan sikap tegas mereka.

Sementara terpisah, inisiator Pemakzulan Wali Kota Siantar Hefriansyah Noor, juga sebagai Ketua Umum KNPSI Jan Wiserdo Saragih, kepada wartawan menyatakan: Prinsipnya, setiap perjuangan untuk harkat martabat Simalungun pihaknya pasti mendukung. “Ini juga bagian perjuangan kami bersama dan pasti kami dukung,” papar Jan Wiserdo. (Ung)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BACA JUGA