oleh

Paripurna Hak Angket 2x Gagal: Penghianat atau Martabat?

SIANTAR | GN – Ada dua kepentingan yang wajib dipertegas kepada masyarakat dari kegagalan Paripurna Hak Angket Penistaan Suku Simalungun di DPRD Siantar. Membiarkan penghianatan, atau mempertahankan martabat.

Inisiator Hak Angket Penistaan Suku Simalungun, Jan Wiserdo Saragih, sepakat agar kegagalan Paripurna Hak Angket dituntaskan sampai setuntas-tuntasnya. “Pimpinan DPRD Siantar tak perlu menunggu. Harus segera merekomendasi Badan Kehormatan (BK) DPRD Siantar untuk segera melakukan penyelidikan terhadap oknum anggota yang tak hadir saat jadwal sidang Paripurna Hak Angket digelar dua kali. Ini demi memastikan apakah terjadi penghianatan terhadap sumpah jabatan, terhadap Paripurna, atau Tata Tertib yang sudah disepakati. Semua demi mempertahankan martabat lembaga dewan itu sendiri,” ungkap Jan Wiserdo, Selasa (28/08/2018) pagi.

Masih menurut Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Simalungun Indonesia (KNPSI) ini, apabila lebih dulu laporan masyarakat yang masuk ke BK Dewan, maka bukan tidak mungkin muncul dengan sendirinya kesan di masyarakat, kalau para pimpinan dewan ingin membiarkan martabat dewan tercabik-cabik. “Ini sangat serius. Pimpinan dewan bisa kena batunya. Karena mereka tidak menggunakan kewenangannya mempertahankan martabat lembaga yang terhormat itu,” pungkas Jan Wiserdo lagi.

Tidak dipungkiri, sejak dua pekan lalu setelah Paripurna Hak Angket batal digelar untuk kali kedua lantaran ketidakhadiran sejumlah anggota dewan, langkah tegas pimpinan dewan tak menimbulkan simpati publik. “Pimpinan dewan gak ambil sikap tegas dan jelas sampai sekarang. Padahal itu sangat ditunggu publik. Pimpinan dewan jangan sampai menanggung akibat buruk dari ketidakhadiran anggotanya hingga Paripurna tak digelar dengan alasan tak kuorum,” sentil Jan Wiserdo sembari memastikan alasan dari ketidakhadiran belasan anggota dewan, belum juga jelas dan bisa diterima masyarakat. 

Sementara itu ketua BK Dewan Nurlela Sikumbang, memastikan kesiapan BK untuk memproses para anggota dewan yang tak hadir dalam Paripurna Hak Angket Penistaan Suku Simalungun. “Kita lihat apakah ada direkomendasikan pimpinan untuk itu. Intinya, jika terkait untuk mengawal martabat lembaga, kita siap. Laporan masyarakat sekali pun bila mengandung unsur pelanggaran kode etik serta mengancam martabat lembaga, kita akan proses sesuai aturan,” janji Nurlela. 

Soal apakah ketidakhadiran belasan anggota dewan pada Paripurna yang akhirnya batal digelar sampai dua kali, Nurlela belum bisa memastikan hal itu menghianati sumpah jabatan atau pelanggaran etika. “Belum bisa kita pastikan sebelum prosesnya kita jalankan,” tutupnya. (Ung)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BACA JUGA