oleh

Aneh Kali Bah! Dituntut Tuntaskan Kasus Korupsi, Kejari Siantar Kok Malah Merasa Disupport

SIANTAR |GN  – Ada-ada saja cara pihak penegak hukum meminimalisir persepsi negatif atas kelemahan kinerja mereka di hadapan publik. Dari pura-pura gak ngerti, sampai belagak profesional. Cik…cik…cik!

Seperti kemarin, saat massa dari Lembaga Transformasi Publik (LTP) berunjukrasa di depan kantor Kejaksaan Negeri Kota Siantar, Kamis (12/07/2018) siang. Dengan tegas dan lugas melalui perwakilannya, massa menyampaikan tuntutan mereka agar Kepala Kejaksaan Negeri Kota Siantar, memberikan jawaban terkait perkembangan tiga laporan dugaan korusi yang sudah mereka sampaikan kepada pihak Kejari Siantar. 

Di antaranya; Laporan dugaan korupsi Kadis Lingkungan Hidup dan Kebersihan sebesar Rp791.225.000. Disampaikan sejak 12 Februari 2018 atau genap 6 bulan lamanya, kemudian laporan dugaan korupsi Kepala Dinas PU Bina Marga yang mencapai Rp620.000.000, disampaikan sejak 9 Maret 2018 lalu, serta dugaan korupsi Kepala Dinas Kominfo yang mencapai Rp1 miliar dilaporkan sejak 3 Maret 2018 lalu.

Ketua LTP Johannes Sembiring, dalam orasinya saat berunjukrasa, meminta Kepala Kejaksaan Negeri Kota Siantar, segera menyampaikan jawaban langsung atas perkembangan penanganan tiga kasus dugaan korupsi yang mereka laporkan tersebut. “Kami minta jawaban Kajari apakah kasus yang kami laporkan sudah diproses? Jikalau benar-benar diproses, sejauh mana penanganannya sekarang. Sudah terlalu lama kasus ini tak ada kabar. Kami menunggu,” ujarnya.

Sebegitu jelas dan lugas kalimat-kalimat dalam orasi perwakilan massa, menuntut jawaban atas perkembangan laporan yang telah disampaikan kepada pihak Kejaksaan, bahkan selebaran tertulis pun telah dibagikan dengan tuntutan yang sama, tapi entah mengapa di luar dugaan, pihak Kejari Siantar melalui Humasnya Harry Palar, malah pura-pura tidak mengerti dan belagak sudah menjalankan profesionalitas. Menjawab massa, Harry diduga hanya ingin meminimalisir persepsi negatif atas kelemahan penanganan yang mereka lakukan. Sebab jawaban Harry tidak relevan dengan apa yang dituntut massa sama sekali.

Pada poin pertama, Harry hanya menyampaikan rasa terimakasihnya. Gerakan massa hari itu, dianggapnya sebagai support. “Makasih sudah mensupport kami. Kami tetap profesional,” katanya tak memberi kepastian terkait perkembangan penanganan tiga kasus yang dilaporkan LTP. Sungguh jawaban yang tak nyambung. Alasannya, Harry hanya menampung aspirasi dan akan meneruskannya ke pimpinannya. Mendengar pernyataan tak berbobot Harry, massa cuma bisa ngeh-ngeh dan memilih bubar. 

Massa LTP sebelum mendatangi kantor Kejaksaan, sempat pawai menyinggahi kantor Wali Kota Siantar Jalan Merdeka. Tak ada yang penting bagi massa saat di kantor orang nomor satu itu. Sekilas orasi, massa kemudian berjalan kaki ke kantor Kejari Siantar di Jalan Sutomo.
Setelah gelar aksi bubar dari kantor Kejaksaan, Johannes Sembiring mengaku kecewa dengan kinerja Kejaksaan. Padahal menurutnya, penanganan kasus dugaan korupsi berdasarkan keputusan Jaksa Agung, ditetapkan tenggat waktu untuk penyelidikan maksimal hanya 14 hari, sementara penyidikan paling lama 3 bulan. 

“Dan sejak 2012 ini diawasi ketat untuk diimplementasikan Kejaksaan seluruh Indonesia. Tapi tampaknya tak berlaku untuk Kejari Siantar. Dengan waktu berlarut-larut ini, kita mengkuwatirkan dijadikan celah penyelewengan oknum di Kejaksaan dengan menjadikan para calon tersangka sebagai ATM. Ini kita kuwatirkan sekali. Apalagi sampai sekarang mereka gak transparan menangani laporan kita,” ujar Johannes sembari telah membuat laporan baru untuk disampaikan ke Kejatisu dan Kejaksaan Agung. (Paris Telaumbanua)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BACA JUGA