oleh

Hefriansyah Ditarget Makzul se Makzul-makzulnya

SIANTAR | GN – Jan Wiserdo Saragih bersama Bonatua Pospos, sepakat menargetkan Wali Kota Siantar Hefriansyah Noor, makzul se makzul-makzulnya. Alamak…!

Kesepakatan keduanya, diikuti dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat Simalungun, tergabung dalam Gerakan Kebangkitan Simalungun Bersatu (GKSB) saat memenuhi undangan Panitia Hak Angket Penistaan Suku Simalungun dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang Rapat Gabungan Komisi, kantor DPRD Kota Siantar, Senin (02/07/2018) pagi.

Jan Wiserdo Saragih, usai RDP secara khusus kepada GOBERNEWS. COM menegaskan, pihaknya telah memberikan keterangan terkait hal yang dianggap sebagai bentuk penistaan terhadap Suku Simalungun, yang dilakukan Hefriansyah baik secara langsung mau pun tidak. Masif dan tersistematis. Keterangan yang disampaikan, juga diikuti data dan fakta yang mendukung proses pemakzulan Hefriansyah.
“Kita sudah penuhi panggilan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Panitia Hak Angket. Kita berharap semua alasan yang kita ajukan bisa memuaskan panitia,” ujar inisiator Pemakzulan Wali Kota Siantar ini dengan tegas.

Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Simalungun Indonesia (KNPSI) ini juga menguraikan kepada Panitia Angket, agar melihat persoalan tersebut secara luas. Bukan sekadar hanya penistaan budaya, tapi tetap memandang dugaan niat dan adanya grand design besar Wali Kota Siantar Hefriansyah Noor, sengaja akan menghabisi eksistensi Etnis Simalungun dari Kota Siantar.

Masih Jan Wiserdo, hal yang menjadi prioritas RDP hari itu, juga menyasar pada proses seleksi penjaringan jabatan Sekda Siantar beberapa waktu lalu. “Nah, kalau khusus item yang ini, biar Bang Bona yang jelaskan,” sergahnya.

Pantauan gobernews.co.id saat di kantor DPRD Siantar, dalam RDP hari itu turut diikuti perwakilan Ikatan Keluarga Islam Simlungun, Persatuan Keluarga Mandailing Kota Siantar, Purba Dasuha dan lain sebagainya.

Sementara khusus untuk proses seleksi Sekda Kota Siantar yang bisa dikaitkan dengan penistaan Suku Simalungun, Bonatua Pospos kemudian menyambung pembicaraan yang makin tajam tak hanya melulu soal indikasi penistaan terhadap Suku Simalungun, melainkan ikut merembet pada kesaksian Hefriansyah di KPK.

Dijelaskan Bonatua, soal indikasi penistaan Suku Simalungun dan kaitannya dengan proses seleksi Sekda, bisa menjadi satu kesatuan yang mengikat dalam satu konteks penistaan Suku Simalungun. Karena informasi tersingkirnya Esron Sinaga, kandidat Sekda satu-satunya dari Etnis Simalungun, masih simpangsiur.

“Apa iya Esron Sinaga tersingkir dari seleksi Sekda Siantar adalah prodak bersih tanpa intervensi? Jangan-jangan, dugaan terdepaknya Esron, hanya lantaran sukunya yang Simalungun. Lihat saja yang diangkat sebagai Sekda saat ini, Marga Siregar dari Palas,” cecar Ketua Majelis Muslimin Indonesia (MMI) Kota Siantar, ini lalu setengah berbisik menyebutkan, ada kabar burung diperolehnya, Esron Sinaga berhasil merebut nilai tertinggi dalam tahapan seleksi Sekda. Namun entah mengapa, tetap tak diangkat sebagai Sekda Siantar.

Oleh karena itu sambung Bonatua lagi, saat dirinya memenuhi panggilan RDP Panitia Hak Angket DPRD Siantar, perihal Seleksi Sekda didesak agar dibuka se terang-terangnya. Dari awal hingga akhir proses seleksi. “Sehingga dengan begitu, jelas dan terang,” ujar Bonatua.

Tak cukup sampai di situ sambung Bonatua. Panitia Hak Angket DPRD Siantar, juga diminta tidak  mengabaikan kesaksian Hefriansyah dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) eks Bupati Batu Bara OK Arya Zulkarnain. Di mana Hefriansyah mengkui, bahwa OK Arya sempat menitipkan nama seseorang untuk ditempatkan sebagai Sekda Siantar.

“Jadi saling berkaitannya di situ. Demi kepastian tereleminasinya Esron Sinaga tidak jadi polemik, BAP KPK itu juga harus ditindaklanjuti. Panitia Angket harus kejar juga KPK untuk meminta klarifikasi nama titipan OK Arya itu,” ujar Bonatua memastikan, BAP KPK tersebut juga akan diserahkannya kepada Panitia Hak Angket untuk dasar tindakan selanjutnya.

Dengan terkuaknya nama Sekda titipan OK Arya, masih Bonatua, bukan tidak mungkin selain penistaan Suku Simalungun akan jelas, dugaan pelanggaran hukum yang sangat serius tentu turut pula terbongkar.

“Biar jangan sia-sia juga upaya saya mengungkap hal ini sampai secara pribadi saya sempat mendatangi kantor KPK di Jakarta. Bahkan baru-baru ini, aksi demo masyarakat dari Siantar ke gedung KPK sudah terjadi. Sama juga menuntut isi BAP Hefriansyah itu agar dibuka dengan transparan,” tutup Bonatua.

Terakhir, Jan Wiserdo berharap, dengan seluruh aspek kuat yang sudah disampaikannya fakta dan data keseluruhannya ke Panitia Hak Angket, maka tuntutan mereka bisa dikabulkan. Hefriansyah, makzul se makzul-makzulnya. Termasuk soal kelaziman pergantian kepala dinas yang berhalangan tetap selayaknya secara otomatis digantikan oleh sektaris dinas sekali pun hanya pelaksana tugas, dalam RDP hal ini juga turut  disampaikan. Di mana, baru bulan lalu, kelaziman ini ditabrak wali kota dan kembali menguatkan indikasi penyingkiran putra asli Simalungun sulit untuk bisa dibantah. Saat Kadisdik Siantar Resman Panjaitan meninggal dunia, tidak serta merta digantikan sekretarisnya yang berlatar Suku Simalungun. Melainkan, dicomot dari luar lingkup Disdik hanya untuk dugaan mendepak eksistensi kearifan lokal. “Jadi kesannya asal bukan Simalungun,” tutup Jan Wiserdo mengakhiri. (Ung)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BACA JUGA