oleh

DJOSS Didemo: Panwas Sulit Dipercaya

MEDAN | GN
Ketua Aliansi Masyarakat Bersih untuk Pemilu (AMBP) menanggapi dingin aksi demo DJOSS di Kabupaten Asahan bakal diproses dengan seadil-adilnya. Mengingat, konsistensi Panwas di Kasus JR Saragih, hingga kini tak merujuk bagi nilai positif di tengah publik.

“Apatis kita untuk menggantungkan harapan kepada Panwas mau pun Gakkumdu, mau menegakkan peraturan dan undang-undang. Kalau mengacu kasus JR Saragih yang jelas-jelas sudah diberi status tersangka, sampai sekarang gak jelas penyelesaiannya,” tegas ketua AMBP Sumut, Mas’Ud, Rabu (13/06).

Begitu pun sambungnya, aksi protes terhadap paslon yang curang, tetap harus dilakukan. Begitu juga dengan pengawasan terhadap pelanggaran Pemilu, wajib makin lebih ditingkatkan seluruh komponen warga. “Diprotes saja belum tentu diproses. Apalagi kita diam,” urainya sembari berharap, Pengawas Pemilu harus bekerja sesuai aturan dan wajib menegakkan aturan dan peraturan. Kalau mau berubah, belum terlambat.

Sementara sebelumnya, puluhan massa Dewan Pimpinan Gerakan Pamuda Asahan (DPP GPA), menggelar aksi unjukrasa meminta Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Asahan, mengusut tuntas kasus pertemuan Djoss dengan puluhan Kepala Desa di Asahan.

Adi Chandra Pranata, selaku Koordinator Lapangan saat aksi di depan Kantor Panwaslu di Kelurahan Mutiara Kecamatan Selawan Kabupaten Asahan, Rabu (13/6) mengatakan, mereka menemukan dugaan pelanggaran yang dilakukan Paslon Djoss dengan para kades di Asahan.

“Kami menemukan beberapa dugaan pelanggaran pemilu Paslon Djarot Saiful Hidayat saat bertemu dengan beberapa kepala desa di kegiatan rapat Asosiasi Perangkat Desa seluruh Indonesia (APDESI), Selasa (5/6),” katanya dalam orasi.

“Kami minta pada Djoss jangan Kotori kepala desa kami, jangan lakukan pembodohan dengan cara curang. Saat ini kami puasa. Nanti kami akan datang lagi dengan massa lebih banyak lagi setelah lebaran,” tambahnya.

Sementara ketua Panwas Asahan Irfan Rambe, berjanji akan memproses laporan massa terkait dugaan pengerahan kepala desa untuk mendulang suara bagi pasangan DJOOS. “Kita masih proses. Laporannya pun baru kemarin kita terima,” tutup Irfan Rambe. (Ung)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BACA JUGA