oleh

Hefriansyah Diselamatkan Pansus, Jan Wiserdo Diam?

SIANTAR | GN – Rekomendasi Komisi I DPRD Siantar kepada pimpinan Dewan untuk peembentukan panitia khusus (Pansus) penistaan Suku Simalungun, hanya menyelematkan Wali Kota Siantar Hefriansyah Noor. Sayangnya, inisiator pemakzulan Jan Wiserso Saragih, memilih diam. Mengapa?

Hasil penelusuran gobernews.co.id, usulan pembentukan pansus sangat terkesan muncul sekonyong-konyong, setelah dilayangkannya surat Presidium Gerakan Sapangambei Manoktok Hitei (PGSMH) yang kepada DPRD Siantar, Senin lalu (14/05) pagi. Presidium yang dilahirkan oleh Partuha Maujana Simalungun (PMS) Kota Siantar, ini memang berisi desakan kepada DPRD Siantar, agar kasus dugaan penistaan Suku Simalungun segera disikapi.

Namun anehnya, poin penting dalam tuntutan itu, hanya berkutat pada soal dugaan penistaan terhadap Suku Simalungun, pada momen perayaan hari jadi Kota Siantar ke 147 saja. Tidak ada alasan lain yang sangat prinsipil, dijadikan sebagai dasar tuntutan dugaan diskriminasi Suku Simalungun telah benar-benar dilakukan Wali Kota Siantar Hefriansyah Noor.

Naifnya, wacana remeh temeh untuk duduk bersama dengan wali kota, turut pula dituangkan dalam surat tuntutan berjilid itu. Bahkan, masih dibukanya ruang agar Wali Kota Siantar meminta maaf saja demi menyelesaikan semua masalah, tak ketinggalan ikut dibesar-besarkan. Dengan skema tuntutan tersebut, sangat jelas menunjukkan pintu keluar buat Hefriansyah meloloskan diri dari upaya pemakzulan. Sebab, Hefriansyah akan dengan mudah cuci tangan karena perayaan hari jadi, telah diserahkan kepada pihak ke tiga.

Terpisah, inisiator pemakzulan Wali Kota Siantar, Jan Wiserdo Saragih, mengaku sudah mengetahui rencana terselubung pihak-pihak yang ingin menyelamatkan Wali Kota dari persoalan diskriminasi terhadap Suku Simalungun. Begitu pun, Jan Wiserdo berharap agar dewan lebih jeli menyikapi masalah sebenarnya. Termasuk tidak hanya menjadika pendapat PGSMH, satu-satunya dasar untuk menyelesaikan persoalan dugaan diskriminasi Suku Simalungun yang dilakukan Wali Kota Siantar Hefriansyah Noor. “Benar sekali jika nanti dewan hanya berpegang pada satu persepsi PGSMH, yang ada hanya anti klimaks dari tuntutan awal gerakan suci kami,” papar Jan Wiserdo.

Dijelaskan Jan Wisersdo lagi, teramat banyak diskriminasi terhadap Suku Simalungun sejak awal Hefriansyah memimpin Siantar. Soal kasus di hari jadi kemarin, hanyalah bagian terkecil semata. “Tuntutan kita jelas dan bukan hanya soal gambar kreatif di hari jadi itu saja menunjukkan diskriminasi Suku Simalungun. Kita bahkan sudah lebih awal menyampaikan tuntutan ke dewan dengan beragam bukti dan fakta diakriminasi itu. Jauh sebelum PGSMH. Termasuk, soal pejabat yang diangkat wali kota dari luar Suku Simalungun. Ada narapidana, import dan lain sebagainya. Ini tidak menunjukkan kearifan lokal dan sarat diskriminasi Suku dan Ras. Di mana saat yang sama, banyak ASN dari Suku Simalungun non job bertahun-tahun,” papar Jan Wiserdo.

Begitu pun, Jan Wiserdo memilih diam saat ini. Mengingat, masuk Ramadhan. “Sampai lebaran kami akan diam. Kami tidak mau mengusik ibadah saudara kami ummat Islam yang berpuasa. Dewan juga saya rasa gak perlu menindaklanjuti rekomendasi Komisi I itu. Ummat Islam di Ramadhan sampai lebaran kita harus hargai mereka ibadah,” tutup Jan Wiserdo sembari memastikan, Ikatan Keluarga Islam Simalungun (IKEIS) yang merupakan bagian dari elemen Simalungun, di Ramadhan sampai lebaran masih disibukkan dengan urusan keagamaan. (Ung)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BACA JUGA