oleh

‘DP’ Proyek di Siantar Mengalir Kemana?

SIANTAR | GN

Kabar mengejutkan datang dari salah seorang petinggi dinas yang mengelola anggaran belanja modal Pemko Siantar. Apa katanya?

Soal uang pungutan down payment (DP) yang ternyata, tetap diberlakukan bagi pemborong yang ingin mendapatkan paket proyek baik tender mau pun penunjukan langsung.Alamak!

Oknum yang namanya sengaja dirahasiakan ini menegaskan, uang panjar (DP) yang diterapkan kepada seluruh pemborong, bisa mencapai 10 sampai 15 persen dari pagu proyek. Khusus berapa banyak jumlah pihak yang direkomendasikan Wali Kota Siantar Hefriansyah Noor agar diberikan jatah proyek, oknum ini tak mau terbuka. Namun, dipastikan ada dan diberlakukan juga DP terhadap pihak yang direkomendasikan itu.

“Ada juga yang direkomendasikan Pak Wali untuk diberikan kerjaan (paket) di sini. Tak usahla pala dibilang siapa. Tapi rata-rata pada mengerti kok. Karena aturan main dari dulu DP itu bukan untuk kami semua. Udah ngertilah. Pak Wali juga kan dulu pemborong. Jadi beliau mau orang yang direkomendasikan beliau tetap profesional. Kewajiban ya tetap bayar,” ujarnya, tak menyebut rincian kemana saja uang DP yang dipungut dari para pemborong, harus diserahkan.

Ketika ditanya berapa jumlah total paket proyek yang tersedia, oknum yang ditemui di ruangannya ini belum mau terbuka. “Pastinya berapa banyak yang ditender dan berapa pula yang dipecah menjadi PL, belum bisa ku kasih informasinya,” tandasnya merahasiakan.

Masih oknum tersebut, dari seluruh paket yang nantinya tersedia, semua sudah ada pemiliknya. Dan baru akan dikerjakan sebulan ke depan. “Sudah habis bang. Semua sudah ada yang punya. Gak ada sisanya bang,” tambahnya.

Terpisah, menanggapi hal ini, ketua Majelis Muslimin Indonesia (MMI) Kota Siantar, Ir Bonatua Pospos, mengaku sangat kecewa. Apalagi, anggaran Kota Siantar tahun 2018 mengalami defisit hingga mencapai Rp20 miliar. “Luar biasa mental pejabat yang masih tega memicit di Anggaran yang defisit sekarang ini,” tegas mantan anggota dewan periode 2004-2009 ini kesal, Minggu (29/04) siang.

Jika praktik seperti ini dilakukan para pejabat termasuk wali kota sambung Bonatua, yang ada hanya akan merugikan masyarakat. “Karena kesalahan para pemborong dalam pelaksanaan pekerjaan tentu akan semakin rentan terjadi. Pejabat yang berwenang memberikan sanksi juga akan sulit bertindak tegas. Karena dari awal sudah cincaicincai mereka,” imbuh Bonatua. (ung)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BACA JUGA