oleh

Hefriansyah Dimakzulkan, Seribuan Massa Kepung DPRD Siantar

SIANTAR | GOBERNEWS – Wali Kota Siantar Hefriansyah Noor, dipaksa berhenti lewat jalur konstitusi. Seribuan massa diperkirakan mengepung kantor DPRD Siantar untuk memaksa digelarnya Paripurna Hak Angket guna mewujudkan pemakzulan.

Skenario ini akan dilaksanakan tanpa ragu oleh ribuan massa dari Suku Simalungun, yang marah atas perilaku berkesan penistaan terhadap Suku Simalungun yang dilakukan oleh Wali Kota Siantar.

Ketua Komite Nasional Pemuda Simalungun Indonesia (KNPSI) Janswerdo Saragih, memastikan aksi yang direncanakan Kamis (19/04) pagi, akan berlangsung secara damai dan intelektual. “Kita akan memastikan aksi besok damai. Jauh dari anrkis namun keras dalam intelektualitas,” tegas Janswerdo Rabu sore.

Soal apakah nanti prosedural hukum sebagai syarat kuorum bisa digelarnya Paripurna, Janswerdo tidak begitu kuwatir. Pasalnya, jajaran DPRD Siantar dipercaya merupakan orang-orang yang berintegritas tinggi dan penuh tanggungjawab. Akan tetapi, jika harus berhadapan dengan kendala jumlah anggota dewan yang hadir tidak kuorum, sehingga Paripurna tidak sah digelar, maka Janswerdo memastikan bakal menguber anggota dewan hingga ke rumah masing-masing dan membawa ke kantor dewan agar Paripurna bisa digelar.

“Saya akan turun langsung mengawal massa mendesak dewan menggelar Paripurna. Hari itu juga. Karena kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi Hefriansyah memimpin kota ini. Sudah lama kita menunggu etikad baiknya untuk paling tidak meminta maaf. Tapi mungkin karena kesombongannya, harapan kita itu tidak dipahaminya,” ungkap Janswersdo.

Tidak banyak persiapan yang dilakukan untuk aksi besok kata Janswerdo. Karena seluruh lapisan dan elemen masyarakat Simalungun se Indonesia, telah berhimpum dan siap memdukung perjuangan mereka. “Dukungan ke kita mengalir deras dari mana-mana. Jakarta bahkan sejak awal sudah menyiapkan seluruh kebutuhan yang kami perlukan. Ini murni perjuangan membela hak kami. Bukan dilatarbelakangi apa pun kecuali mempertahankan Simalungun,” pungkasnya.

Sejauh ini, belum ada pihak Pemko Siantar yang bisa memberikan keterangan terkait masalah penistaan Suku Simalungun seperti yang diutarakan Janswerdo. (Ung)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BACA JUGA