oleh

JR Saragih Dinonaktifkan?

SIMALUNGUN – Penonaktifan JR Saragih sebagai Bupati Simalungun setelah nanti menyandang status terdakwa atau divonis bersalah oleh pengadilan, terus menjadi perdebatan.

Pengamat hukum Sumut, Satria Muda Kencana menilai, JR Saragih walau sudah berstatus tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen negara, belum bisa dipastikan dapat dinonaktifkan sebelum adanya keputusan pengadilan yang inkra. “Terlalu dini kita membahas penonaktifan karena sampai hari ini yang bersangkutan (JR Saragi) belum berstatus hukum inkra. Masih tersangka. Belum pun didakwa beliau,” ujar Satria, Selasa (17/4) pagi.

Begitu pun masih kata Satria, mengacu Undang-undang Pemda tahun 2014, DPRD Simalungun sudah semestinya menindaklanjuti persoalan hukum JR Saragih di luar ranah hukum yang dilakukan Poldasu saat ini. “Termasuk pemerintah pusat bisa saja menyelidiki sendiri kasus yang menyeret JR Saragih. Hasilnya nanti tentu menjadi kesimpulan akhir apakah akan diberhentikan dari jabatan sebagai Bupati Simalungun, atau dinonaktifkan sementara,” sebut Satria.

Mengutip Undang-undang nomor 23 tahun 2014 sambung Satria, agak sulit menonaktifkan JR Saragih apabila hanya berkutat pada proses hukum di Poldasu. Ini alasan Satria seperti dikutipnya dsri UU Pemda tersebut. Pertama, Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia; (2)Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang menjadi terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sementara berdasarkan register perkara di Pengadilan. “Jadi belum mengena kepada JR Saragih sejauh ini. Bila mengacu hukum formil yang ada. Tapi jika hendak mengedepankan hukum positif, sepantasnya pemerintah pusat sudah mengambil langkah cepat agar masyarakat Simalungun tidak terbebani dengan kasus yang mlibatkan bupati mereka,” tandasnya.

Terakhir, Satria berharap dan mengingatkan seluruh elemen masyarakat, untuk bisa menahan diri dengan tidak menimbulkan kegaduhan di tengah proses hukum yang masih berjalan.

Seperti diketahui, JR Saragih sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Direktorat Kriminal Umum Poldasu terkait dugaan penggunaan dokumen palsu saat mencalonkan diri sebagai Gubernur Sumut. Sayangnya hingga kini kasus itu mandek seolah berhenti begitu saja. (Ung)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BACA JUGA