oleh

GOR DILARANG UNTUK BAZAR DAN KONSER

DPRD Kota Pematangsiantar menyoroti Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Kota Pematangsiantar. Ada beberapa item yang diminta DPRD untuk diperhatikan. Pertama Pemko diminta untuk lebih berupaya optimal dalam pencapaian target dari sektor pajak dam restribusi daerah sesuai dengan potensi daerah tanpa mendistorsi perekonomian melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dan restribusi daerah.

Walikota diminta tidak memungut restribusi pemakaian GOR dan pelatarannya dan tidak mengizinkan pelaksanaan bazar dan konser. Dalam saran DPRD yang dibacakan Sekretaris Dewan Mahaddin Sitanggang dalam penutupan rapat paripurna rancangan APBD TA 2018, Rabu(222/11), Walikota Siantar diminta untuk mengelola retribusi sampah secara maksimal.

Menanggapi saran DPRD, Walikota Pematangsiantar Hefriansyah mengatakan rencana pendapatan daerah yang dituangkan dalam R-APBD TA 2018 yang disampaikan kepada DPRD untuk memperoleh pembahasan, telah disesuaikan. Penyesuaian ini dilakukan setelah memperoleh informasi alokasi dana transfer untuk Pemko dari pemerintah pusat.

Menurut Hefriansyah, Pemko telah melakukan updating data dan collecting informasi secara akurat. Penetapan target bagian dana perimbangan telah disesuaikan dengan besarnya pagu yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam APBN. Demikian juga atas bagian penerimaan lain-lain yang sah yaitu bagi hasil dari pemerintah provinsi Sumatera Utara.

Dijelaskannya, penggunaan atas dana perimbangan dan lain-lain penerimaan yang sah telah disesuaikan dengan petunjuk teknis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Demikian juga terhadap PAD terutama dari pajak daerah dan restribusi daerah akan tetap diupayakan secara maksimal melalui ekstensifikasi dan intensifikasi serta up dating data terkini yang terukur dan berpotensi untuk meningkatkan pendapatan daerah baik melalui pajak daerah dan restribusi daerah serta tidak menimbulkan beban pada masyarakat yang dapat menciptakan distorsi ekonomi.

Disamping itu, Hefriasnyah mengatakan, pada APBD Tahun Anggaran 2018 telah disepakati bersama untuk menghapuskan PAD dari restribusi sewa GOR dan pelatarannya. Maka atas keputusan ini Pemko tidak akan mengizinkan pelaksanaan aktivitas bazar di atas area tersebut. Demikian juga terhadap restribusi HO telah dihapus sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan, dan penertiban restribusi kebersihan pada ruang terbuka, pemungutannya segera akan ditertibkan.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BACA JUGA