oleh

Marbun: Bawslu Siantar bisa Ngadu ke Presiden

SIANTAR | GN-Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Siantar, telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebesar Rp21 miliar. Sementara Bawaslu, masih belum setuju jika hanya dijatah Rp5 miliar.

Pemerhati Pemilu Bersih dan efektif, Janis L Marbun, mengingatkan kepada Pemko Siantar untuk segera melakukan konsolidasi secara intens agar NPHD segera dituntaskan. Mengingat, tenggat waktu penyerahan NPHD tinggal dua hari lagi. Yakni, 14 Oktober 2019.

“Jika tidak tercapai kesepakatan dengan Pemko Siantar, mengadu saja ke Presiden atau Mendagri. Itu menjadi langkah optimal bisa dilakukan Bawaslu Siantar. Bawaslu tak perlu menyetujui NPHD jika anggaran tidak memadai,” kata Marbun, Sabtu (12/10/2019) pagi.

Sehari sebelumnya, Pemko Siantar dan KPUD Siantar, telah menandatangani NPHD sebesar Rp21 miliar. Anggaran penyelenggaraan Pilkada Siantar tahun 2020, sebelumnya diajukan KPUD Siantar sebesar Rp30 miliar. Selain KPUD Siantar, Polres Siantar juga sudah sepakat digelontorkan dana sebesar Rp5 miliar.

Sementara itu Bawaslu Siantar yang mengajukan anggaran sebesar Rp8,55 miliar, ditawar Rp4 miliar kemudian dinaikkan menjadi Rp5 miliar. Begitu pun, fostur anggaran dianggap belum memadai hingga Bawaslu Siantar menolak menandatangani NPHD.

Ketua Bawaslu Siantar M Syafii Siregar, mengakui tidak menandatangani NPHD lantaran dana yang disetujui Pemko Siantar menjadi Rp5 miliar, belumlah memadai. “Sudah naik dari Rp4 miliar menjadi Rp5 miliar. Tapi kita belum menandatangani NPHD lantaran besaran yang segitu belumlah memadai,” tegas M Syafii.

Ketika disinggung akan mengadu ke Presiden atau Mendagri, M Syafii belum memastikan. “Kita lihat nanti. Kan masih ada waktu dua hari lagi,” paparnya. (Sutan)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

TERKINI