oleh

Bawaslu Kesulitan jika Rp4 Miliar

SIANTAR | GN-Hasil pemilu yang bermartabat tentu tak terlepas dari pengawasan yang maksimal. Anggaran pengawasan, haruslah memadai.

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Siantar, M Syafii Siregar, kepada gobernews mengatakan, Bawaslu Kota Siantar hingga pekan kedua Nepember 2019, belum mendapat kepastian anggaran yang dibutuhkan dalam Pilkada Siantar 2020, bisa terealisasi.

“Belum ada kepastian. Anggaran yang kami butuhan Rp8,55 miliar,” ungkap Syafii, Jumat (11/10/2019) pagi. Kebutuhan anggaran tersebut sambungnya, sudah dibahas bersama dengan pemerintah kota. Akan tetapi, besaran anggaran yang diajukan pihaknya, dipangkas hingga 50 persen lebih.

“Pemangkasan anggaran bagi Bawaslu sangat menyulitkan kita bekerja nantinya. Apalagi sampai 50 persen lebih. Tidak memadai. Kita kesulitan sendiri nanti,” ujarnya sambil memastikan takkan meneken Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NHPD) dalam kesepakatan bersama pemerintah, untuk penganggaran dana Pilkada Siantar 2020.

Seperti dikabarkan, Plh Sekda Siantar Kusdianto, mengatakan tidak memiliki anggaran cukup bagi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan maksimal. Bawaslu dijatah Rp4 miliar, Polres Siantar Rp4 miliar dan KPUD Siantar Rp20 miliar. Pemangkasan anggaran bukan saja diakukan pada anggaran Bawaslu. Kusdoanto menegaskan, KPUD Siantar juga harus rela di angka Rp20 miliar dari Rp30 miliar yang dibutuhkan.

KPUD Siantar sendiri, sejauh ini tidak bisa menerima besaran anggaran yang dijatah pemerintah. Tak heran, KPUD Siantar juga menolak menandatangani NHPD untuk menetapkan anggaran penyelenggaraan Pilkada Siantar tahun 2020. (Ung)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

TERKINI